JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat komitmennya untuk mewujudkan Bandung sebagai kota yang inklusif dan ramah anak.
Langkah konkret terbaru adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Save the Children Indonesia, sebagai awal dari penyusunan roadmap Kota Ramah Anak dan Inklusif.
Penandatanganan MoU ini dilakukan dalam rangkaian acara Dream Festival 2025 yang digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu (29/6/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional.
Baca Juga:Puskesmas Puraseda Viral Dikomplain Warga, Dinkes Kabupaten Bogor Buka SuaraOptimalisasi Aset, Pemprov Bakal Gelar Event Paralayang Dunia di Bukit Batu Dua Sumedang
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud keseriusan pemerintah kota dalam menjamin hak dan perlindungan bagi seluruh anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
“Kolaborasi ini adalah awal untuk menyusun langkah strategis menjadikan Bandung kota yang ramah anak dan inklusif. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, tapi menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujar Farhan.
Upaya konkret telah mulai dijalankan, seperti pembangunan infrastruktur publik yang lebih ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas. Salah satu inovasi yang sedang diuji coba adalah pembangunan trotoar berbahan aspal yang ramah disabilitas di ruas Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Aceh, dan Jalan Kalimantan.
“Pembangunan trotoar ramah disabilitas ini sedang berlangsung sepanjang 800 meter, dan saat ini sudah selesai sekitar 200 meter. Harapannya minggu depan bisa selesai seluruhnya,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Farhan mengakui bahwa meski semua sekolah negeri diwajibkan menjadi sekolah inklusif, tantangan di lapangan masih besar, terutama dalam ketersediaan tenaga pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kami bekerja sama dengan UPI untuk menyiapkan guru-guru khusus. Namun, nantinya hanya beberapa sekolah yang akan difokuskan menjadi sekolah inklusif, sambil tetap melibatkan sekolah swasta yang punya kapasitas lebih,” tambahnya.
Menurutnya, kolaborasi antarpihak akan menjadi kunci sukses dalam membangun sistem pendidikan inklusif. Pemerintah juga akan melakukan audit pengembangan, bukan dalam konteks pengawasan, melainkan untuk memetakan potensi dan menyebarkan praktik baik antar sekolah.
Baca Juga:Gersangnya Perbukitan Cimenyan Bandung, Perbaikan Lingkungan Dilakukan Lewat Aksi Tanam 3.000 Pohon KerasDongkrak Ekomoni Daerah, Perputaran Uang di Kabogor Fest 2025 Capai Rp2,5 Miliar
Tak hanya infrastruktur dan pendidikan, pemerintah juga berkomitmen mengembangkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Termasuk akses ke transportasi umum, lingkungan sekolah, serta penguatan kawasan tanpa rokok (KTR).