JABAR EKSPRES – Kekhawatiran akan meluasnya dampak sosial pasca-kasus dugaan pengeroyokan di Kota Banjar mendorong Keluarga Besar Komuna Pancasila untuk menggelar audiensi dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Gunung Sangkur, Rabu (22/7/2026), organisasi masyarakat tersebut secara tegas meminta Pemerintah Kota Banjar untuk mengambil peran aktif sebagai mediator guna menjaga kondusivitas wilayah.
Audiensi yang turut dihadiri oleh perwakilan DPRD Kota Banjar ini menjadi wadah bagi Pemuda Pancasila untuk menyampaikan aspirasi mereka. Koordinator aksi, Irwan Herwanto, menyatakan bahwa langkah pendekatan ini diambil bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai upaya preventif agar persoalan hukum yang ada tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah kota untuk segera hadir dan memberikan solusi konkret di tengah masyarakat yang mulai resah.
“Kami datang bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi berharap pemerintah hadir memberikan solusi sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial,” ujar Irwan dalam pernyataannya di hadapan para peserta audiensi.
Baca Juga:Kasus Kekerasan Anak di Tasikmalaya Masih Tinggi, Mayoritas Pelaku Orang Terdekat KorbanUniversitas Galuh dan UTHM Malaysia Kolaborasi Digitalisasi Folklor Serumpun Berbasis AI
Meskipun demikian, Pemuda Pancasila menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Banjar dalam audiensi tersebut. Namun, Irwan menginformasikan bahwa pihaknya telah menerima sambungan video dari Wali Kota yang menyatakan kesediaannya untuk menjadwalkan ulang pertemuan pada Sabtu mendatang. Keluarga Besar Komuna Pancasila menyatakan akan memenuhi undangan tersebut. Di sisi lain, organisasi itu juga berencana untuk menggelar aksi penyampaian pendapat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, jika diperlukan.
Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, kuasa hukum korban, Asep Andryanto, memberikan apresiasi terhadap langkah awal yang telah dilakukan oleh Polres Banjar dalam menangani kasus dugaan pengeroyokan. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
“Kami berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun seluruh pihak yang terlibat,” tegas Asep.