Angkot Pintar Bandung Rp500 M, Dewan: Butuh Kajian Matang  

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana dan AA Abdul Rozak, saat menanggapi rencana peluncuran Angkot Pintar dalam mengatasi kemacetan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu, 25 Juni 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana dan AA Abdul Rozak, saat menanggapi rencana peluncuran Angkot Pintar dalam mengatasi kemacetan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu, 25 Juni 2025.
0 Komentar

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersiap meluncurkan Angkot Pintar, angkutan kota berbasis aplikasi yang diklaim akan merevolusi transportasi publik di Kota Kembang dalam mengatasi kemacetan.

Dijadwalkan beroperasi pada 2026, program ini bakal menelan anggaran jumbo Rp500 miliar dari APBD murni. Namun, di balik ambisi besar ini, DPRD Kota Bandung menyerukan kehati-hatian agar dana ratusan miliar tersebut tidak sia-sia.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, mengapresiasi inisiatif ini sebagai solusi potensial untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di Bandung.

Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra DigitalSPMB 2025 Tanpa Gejolak, DPRD Kota Bandung Kawal Jual Beli Kursi

“Kami sangat mengapresiasi, karena kemacetan adalah masalah krusial. Mudah-mudahan ini jadi solusi untuk masyarakat,” ujar Andri kepada Jabar Ekspres di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu, 25 Juni 2025.

Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam untuk Angkot Pintar tersebut. “Anggaran Rp500 miliar bukan jumlah kecil. Kajian harus matang agar tepat sasaran,” tegas Andri.

Menurut Andri, Pemkot perlu fokus mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan kemacetan secara bertahap. “Kalau anggaran tidak fokus, ini seperti mengarungi lautan. Harus ada prioritas agar program ini efektif,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa rencana Angkot Pintar yang digulirkan pemkot itu telah diekspos ke DPRD. Pihaknya kata Andri, telah melakukan studi banding ke Jakarta, yang dianggap berhasil mengelola transportasi publik.

Di lokasi yang sama, AA Abdul Rozak, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung lainnya, menegaskan bahwa anggaran Rp500 miliar masih realistis dalam konteks APBD Bandung yang mencapai Rp7,8 triliun.

“Anggaran ada, tapi ini harus masuk program prioritas Wali Kota dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kalau tidak, ini bukan bagian dari rencana strategis,” ungkapnya.

Rozak menyoroti pentingnya analisis komprehensif untuk memastikan efektivitas program Angkot Pintar itu. “Jangan sampai anggaran besar ini terhambur tanpa hasil nyata di lapangan,” tegasnya.

Baca Juga:Pansus 8 DPRD Kota Bandung Perkuat Peran Pesantren sebagai Pilar Pendidikan KarakterLewat Aplikasi JMO, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Klaim JHT hingga Rp15 Juta

Rozak juga menyinggung tren pergeseran moda transportasi, di mana angkot konvensional mulai tergerus oleh ojek online dan transportasi berbasis aplikasi. “Angkot Pintar harus memadukan konsep konvensional dengan teknologi modern seperti Gojek. Ini hukum alam, seperti angkot dulu menggantikan delman,” katanya.

0 Komentar