Namun, ia mengingatkan bahwa kajian program ini belum final dan baru akan dibahas pada 2025. “Anggaran Rp500 miliar terlihat besar, tapi kecil dibandingkan Jakarta yang menghabiskan Rp5,2 triliun untuk transportasi publik. Kuncinya adalah efektivitas,” tambahnya.
DPRD menegaskan dukungannya terhadap program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun menekankan perlunya kajian akademik dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memastikan keberlanjutan. “Kami mendukung penuh, tapi kehati-hatian dalam menyusun anggaran dan kajian yang matang adalah syarat mutlak,” tutup Rozak.
Dengan anggaran fantastis dan ekspektasi tinggi, Angkot Pintar diharapkan menjadi terobosan nyata. Namun, tanpa perencanaan yang cermat, ambisi ini berisiko menjadi sekadar wacana mahal. Masyarakat Bandung kini menanti, akankah Angkot Pintar benar-benar memecah kemacetan atau justru menambah beban anggaran? (tur)