JABAR EKSPRES – Semenjak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah mengalami perlambatan. Terlebih di wilayah yang ekonominya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani. Menurutnya pengurangan belanja daerah membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
“Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” tuturnya, dikutip Senin (16/6/2025).
Baca Juga:Luas Rumah Subsidi Bikin Gaduh, Sri Haryati Sebut Ini Disesuaikan dengan Harga TanahIstighosah Bersama Warga, Taj Yasin Sebut Akan Tambah Tanggul Laut Menjadi 20 KM
Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, kata dia, terjadi khususnya di wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat.
Untuk itu, ia menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi lantaran ketergantungan daerah terhadap APBD masih tinggi.
Selain itu, tak adanya transparansi dalam pengalihan anggaran tersebut juga berdampak pada para pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan multiplier effect dari stimulus fiskal.
Kemudian, meskipun sejumlah regulasi telah dibahas, namun implementasinya masih lambat. Akibatnya, ini menyulitkan pengusaha dalam mengambil keputusan cepat.
“Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” kata dia.
Adapun sebagai upaya menjembatani pelaku usaha dengan pemerintah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas).
Sementara, saat ini Kadin berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.
Baca Juga:Gedung Kepemudaan Tak Kunjung Terwujud, DPRD Kota Cimahi Desak Komitmen PemerintahanLongsor di Purwakarta Masih Terjadi, Kini Ancam Tol Cipularang!
:Nah, ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut. Jadi, kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang,” pungkasnya.