JABAR EKSPRES– Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 bergulir di DPRD Jabar. Wakil rakyat berharap penyusunan RPJMD itu turut menekankan partisipasi aktif masyarakat.
Pembahasannya telah bergulir dalam dua kali Paripurna. Yakni mulai dari pengantar yang disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan akhir Mei lalu. Kemudian berlanjut pandangan umum dari Fraksi-Fraksi Selasa (10/6).
Anggota Fraksi DPRD Jabar Dea Eka Rizaldi mengungkapkan, fraksinya turut mengapresiasi atas usulan pembahasan RPJMD itu. Namun pihaknya juga memberikan sejumlah catatan atas nota pengantar yang disampaikan pihak Pemprov Jabar.
Baca Juga:Terdampak Longsor, Warga Lembang Belum Bisa Kembali ke RumahKetimbang Sentuh Perasaan Rakyat, DPRD KBB Pilih Upgrade Gadget Seharga Rp1 M
“Kami menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan RPJMD,” jelasnya yang saat itu juga berkesempatan sebagai jubir fraksi.
Dea melanjutkan, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi demi kesempurnaan RPJMD itu. Mulai dari dorongan dalam pembangunan infrastruktur yang memperhatikan konektifitas antar desa, pemerataan sarana kesehatan, hingga soal pengembangan pariwisata yang memperhatikan sektor lokal.
“Perlu juga menekankan transparansi dan akuntabilitas keuangan,” bebernya.
Selain itu, RPJMD yang disusun juga diharapkan bisa lebih responsif terhadap isu terkini. Misalnya terkait perubahan iklim.
Sementara itu, Budiwanto dari Fraksi PKS memiliki harapan besar terhadap RPJMD yang bakal disusun. “Harapanya RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal,” cetusnya.
Budiwanto melanjutkan, Fraksinya memiliki beberapa pertanyaan penting terkait RPJMD itu. Di antaranya adalah bagaimana komitmen Pemprov dalam melibatkan Pesantren dalam mewujudkan misi SDM unggul.
Kemudian bagaimana respon terkait sejumlah kebijakan atau program yang telah dibuat Gubernur sebelumnya. Seperti program yang menyasar pesantren.
Lalu juga terkait komitmen dalam menuntaskan kemacetan Bandung Raya. “Bagaimana komitmen dengan program MRT, BRT,” cetusnya.
Baca Juga:Lowongan Kerja Tak Boleh Cantumkan Usia, Disnaker Cimahi: Kami Sudah Sosialisasi ke HRDSatgas Yustisi Kerja Apa Saja? Ini Penjelasan Wali Kota Bandung
Dan yang tak kalah penting adalah terkait penanganan banjir. Termasuk berbagai usulan pemekaran Kota Kabupaten di Jabar.(son)