JABAR EKSPRES – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengejutkan pada Selasa (27/5 ). Yakni terkait sekolah gratis pada jenjang SD-SMP yang tidak hanya berlaku pada sekolah negeri saja, melainkan juga pada sekolah swasta.
Salah satu bunyi amar putusan No 3/PUU-XXII/224 itu adalah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Putusan itu bakal merombak implementasi pendidikan di Indonesia. Termasuk di Jawa Barat maupun Kota Bandung. Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Suhartoyo itu juga menuai respons dari berbagai pihak. Baik dari pemerintah daerah, sekolah swasta, wakil rakyat hingga akademisi.
Baca Juga:LPTQ Kota Cimahi Fokus Cetak Generasi Qur’ani Tangguh Lewat Pembinaan IntensifSenangnya Belajar Pilah Sampah: Cerita Anak-anak MAN Kota Cimahi di Hari Lingkungan Hidup
Maklum, jumlah sekolah swasta di Jabar juga tidak sedikit. Faktor kapasitas anggaran tentu menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan. Berdasar data referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat SD Negeri di Jabar ada 17.075 dengan sekolah swasta sebanyak 6.810. Sedangkan SMP Negeri ada di angka 2.159 dan SMP Swasta ada di 7.174 sekolah.
SMP Favorit di Kota Bandung Butuh Biaya Besar
Sejumlah sekolah swasta “favorit” di Kota Bandung turut bersuara terkait putusan itu. Salah satunya adalah SMP Taruna Bakti Bandung, eksekusi kebijakan itu butuh pembiayaan besar. Mengingat investasi yang tidak sedikit untuk operasional pendidikan. Apalagi, investasi satu siswa untuk masuk dan SPP di sekolah yang ada di Jalan L.L.R.E. Martadinata itu tidak sedikit.
Kepala SMP Taruna Bakti Bandung Detty Nurwendah menceritakan, sejauh ini SMP Taruna Bakti Bandung menjadi salah satu sekolah yang menolak mendapat kucuran bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Artinya, pembiayaan operasional pendidikan murni dari investasi atau dukungan dari orang tua siswa.
“Kami sekolah mandiri, memang menolak sumbangan dari pemerintah. Murni dari dukungan orang tua,” jelasnya.
Detty melanjutkan, tiap siswa ada kewajiban bayar uang masuk dan SPP bulanan. Dan nilainya memang tidak sedikit. “Kalau uang masuk itu bisa puluhan juta. Lalu SPP di angka Rp 1-2 juta. Karena ada kelas reguler dan bilingual,” cetusnya.