Dampak 100 Hari Kerja Wali Kota Bandung, Walhi Jabar Sebut Belum Terlihat dalam Penanganan Sampah

Petugas kebersihan memilah sampah di Pasar Ciwastra, Kota Bandung, Jumat (30/5). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
Petugas kebersihan memilah sampah di Pasar Ciwastra, Kota Bandung, Jumat (30/5). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Tim Advokasi Pengelolaan Sampah Walhi Jawa Barat menilai belum terlihat dampak nyata dari program 100 hari kerja Wali Kota Bandung yang baru, khususnya dalam isu pengelolaan sampah.

Menurut salah satu bagian tim, Jefry Rohman, yang paling terlihat saat ini masih dalam tahap perencanaan. “Sebetulnya belum kelihatan (dampak 100 hari kerja walikota baru, red),” kata Jefry saat dihubungi Jabar Ekspres, Jumat (30/5).

“Kegiatan perencanaan terkait pengelolaan sampah ke depan. Cuma yang paling booming itu tataran perencanaan,” sambungnya.

Baca Juga:Korban Meninggal Dunia Akibat Longsor Gunung Kuda Cirebon Bertambah Jadi 10 Orang, Ini Identitasnya!Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon, Tim Gabungan Evakuasi 8 Korban Tewas

Jefry menyebut, padahal Farhan sejak jauh hari sebelum pemilihan wali kota sudah menyampaikan strategi pengolahan sampah menggunakan insinerator. Dia menyoroti overload-nya TPA Sarimukti sebagai persoalan yang harus segera diantisipasi.

Dalam rancangan RPJMD Kota Bandung, kata Jefry, Farhan memperhatikan betul soal sampah. “Kalau antisipasi sampah Sarimukti kan sudah overload. Pemkot Bandung harus memikirkan strategi,” jelasnya.

“Itu jadi program prioritas Pemkot Bandung. Karena Kota Bandung divonis sebagai penyumbang sampah paling besar se-Bandung Raya 60 persen, maka Pemkot harus fokus menanganinya,” ujarnya.

Menurut Jefry, yang terlihat secara nyata adalah inspeksi mendadak Farhan. Salah satunya kunjungan masalah pengolahan sampah ke Gedebage. Meski itupun bersamaan agenda Gubenur Jawa Barat, tapi setelah ada inspeksi mendadak itu, sampah Pasar Gedebage bersih.

“Terus ada informasi juga bahwa Farhan juga inspeksi ke Palaguna sampah. Cuman hal-hal seperti itu yang kelihatan,” tuturnya.

“Kita harus objektif juga menilai progres seorang pemerintah daerah terpilih baru 100 hari. Mau tak mau pimpinan juga harus punya langkah yang cepat menangani hal ini. Kalau dilihat nilainya, sedang saja,” pungkasnya.

0 Komentar