JABAR EKSPRES– Harapan baru muncul di tengah transisi kepemimpinan Kota Cimahi. Di bawah Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) menyoroti pentingnya reformasi fiskal yang tidak lagi membebani masyarakat, melainkan mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi aset pemerintah.
Kepala Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny, menegaskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ke depan harus didasarkan pada inovasi, bukan pada eksploitasi pajak yang bersumber dari kantong rakyat.
“Kita harus ciptakan mesin-mesin duit, bukan beban baru bagi rakyat,” tegas Ronny saat ditemui Jabar Ekspres di kantornya, Jum’at (30/5/25).
Baca Juga:Sabtu dan Minggu Sopir Angkot Jalur Puncak Tak akan Beroperasi, Jadi Solusi Urai Kemacetan?Kompensasi Sopir Angkot Puncak Bogor akan Ada Lagi, Dedi Mulyadi Beri Syarat: Sabtu Minggu Libur!
Menurutnya, selama ini beban fiskal daerah terlalu bertumpu pada pungutan pajak yang berasal dari masyarakat. Hal ini dinilai tidak sehat bagi keuangan daerah maupun keberlangsungan sosial ekonomi warga.
Ronny menilai perlu ada terobosan dalam memanfaatkan potensi ekonomi milik pemerintah sendiri.
“Perusahaan daerah harus bisa jadi penghasil uang. Aset-aset milik pemerintah yang idle harus bisa dimanfaatkan, entah disewakan, dijadikan tempat usaha, atau dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan,” ujarnya.
Salah satu sorotan penting Ronny adalah keberadaan kawasan industri mati yang tersebar di wilayah Cimahi. Sejumlah pabrik tekstil diketahui sudah lama berhenti beroperasi, menjadikan kawasan tersebut tak ubahnya lahan mati yang minim kontribusi terhadap PAD.
“Kalau pabrik dibiarkan mangkrak, PAD-nya kecil, hanya PBB, pajak air tanah, atau paling banter reklame. Tapi kalau dijadikan hotel, mall, atau destinasi wisata, itu akan mengubah landscape pajak kita. Ada pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain,” jelasnya.
Gagasan ini, kata dia, tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja kolaboratif antara berbagai dinas terkait dan sektor swasta.
Ia menyebut, sinergi antara Bappelitbangda, Dinas PUPR, serta pihak investor harus dibangun kuat, terutama dalam aspek penataan ruang dan kemudahan investasi.
Baca Juga:God Bless Siap Guncang GBK di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia vs ChinaWali Kota Bogor Dorong Kolaborasi Antar Lansia untuk Meningkatkan Kualitas Hidup
“Penataan ruang harus fleksibel, investasinya juga harus dibuka. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator aktif dalam proses ini,” ucapnya.
Ronny juga menyoroti minimnya ruang fiskal daerah akibat dominasi penerimaan pajak yang dikuasai pemerintah pusat. Ia menyebut, pendapatan dari pajak-pajak strategis seperti pajak penghasilan justru lebih banyak mengalir ke pusat ketimbang ke daerah.