JABAR EKSPRES – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung berkomitmen akan penuhi segera hak pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam pembangunan sekolah rakyat di wilayah perkotaan, meskipun masih keterbatasan lahan.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan dua lokasi alternatif guna berjalannya program tersebut.
Untuk tahap awal, dua lokasi alternatif yakni Wiataguna Pajajaran dan Wiataguna Cisarua telah disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga rentan.
BACA JUGA: Rekomendasi 4 Pasar Loak di Bandung, Surga Barang Branded Murah Meriah
“Karena ini sistemnya boarding school, siswa SMA yang lebih dewasa kami tempatkan di Cisarua. SMP-nya di Pajajaran. Insya Allah Juli tahun ini mulai berjalan,” kata Soni, Selasa (6/5).
Nantinya, lokasi di Pajajaran diperuntukkan bagi siswa setingkat SMP dengan kapasitas 50 siswa, sedangkan di Cisarua akan menampung 50 siswa tingkat SMA. Soni menjelaskan verifikasi data siswa sedang dilakukan oleh pihak Wiataguna bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Disisi lain, Pemkot Bandung sendiri menargetkan sebanyak 1.000 siswa yang bakal disasar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun diakui Soni, hanya jenjang SD yang saat ini belum terdapat fasilitas pendidikan.
Diakui Soni, seluruh persyaratan administratif untuk pengajuan program Sekolah Rakyat telah disampaikan ke Kementerian Sosial RI. Bahkan, Kementerian PUPR sudah melakukan pengecekan lokasi.
BACA JUGA: 4 Pelaku Anarkis saat May Day di Bandung Berhasil Diamankan, Polisi: Mereka Melakukan Pengrusakan!
Lebih lanjut, Soni menambahkan terkait pembangunan sekolah rakyat berskala besar, Dinsos mengajukan konsep bangunan vertikal agar bisa menyesuaikan dengan keterbatasan lahan.
“Namun, salah satu tantangan terbesar kami adalah soal luas lahan. Standar minimal yang diminta adalah lima hektare, sementara lahan yang kami miliki saat ini baru dua hektare,” ujarnya.
Jika disetujui pemerintah pusat, groundbreaking proyek ini ditargetkan bisa dilakukan tahun depan dengan pendanaan sepenuhnya dari APBN. Pemkot Bandung hanya menyediakan lahan. (Dam)
