JABAR EKSPRES – Sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa tampaknya harus bersabar lebih lama sebelum bisa memperoleh pengganti jet tempur F-35 buatan AS. Menurut laporan Newsweek yang terbit pada Senin (6/5), pesawat tempur yang lebih canggih kemungkinan baru akan tersedia lebih dari satu dekade mendatang.
Laporan tersebut mengutip sejumlah analis dan pejabat yang menyatakan bahwa meski Eropa sangat ingin meningkatkan kemampuan pertahanannya, tidak ada pilihan realistis dalam waktu dekat. Seorang pejabat dari Eropa Tengah yang enggan disebutkan namanya bahkan menyebut bahwa situasi ini tidak bisa dihindari.
Di tengah ketidakpastian ini, dorongan Eropa untuk mengembangkan jet tempur generasi keenam semakin menguat.
Newsweek sebelumnya juga melaporkan bahwa negara-negara anggota NATO di Eropa kini memiliki alasan tambahan untuk mempercepat proyek-proyek pengembangan mandiri jet tempur, menyusul kebijakan luar negeri Presiden AS Donald Trump yang menimbulkan keraguan soal keandalan pasokan F-35 dari Amerika.
BACA JUGA: Trump Tegaskan Target Pelucutan Total Program Nuklir Iran
BACA JUGA: Zelenskyy Sindir Tokoh Eropa yang Hambat Keanggotaan Ukraina di Uni Eropa
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, dalam pernyataannya pada April lalu, menegaskan bahwa Jerman tidak memiliki alternatif selain F-35. Ia memperingatkan bahwa jika kontrak pembelian jet tempur itu dibatalkan, hubungan bilateral dengan AS bisa terganggu.
Kekhawatiran Eropa bukan hanya sebatas ketersediaan pesawat. Pada Maret, surat kabar Bild di Jerman melaporkan bahwa keputusan Washington untuk menonaktifkan fitur-fitur canggih sistem HIMARS dari jarak jauh di Ukraina menimbulkan kekhawatiran baru.
Negara-negara Eropa pun mulai mempertanyakan apakah AS juga dapat mengendalikan atau membatasi senjata canggih mereka sendiri.
Sebagai catatan, HIMARS merupakan sistem peluncur roket ringan buatan AS yang telah digunakan secara luas dalam konflik di Ukraina.
Salah satu perhatian terbesar Jerman saat ini adalah rencana pembelian 35 unit jet tempur F-35A dengan total anggaran mencapai 8,3 miliar euro, atau lebih dari Rp154 triliun. Transaksi ini kini tengah mendapat sorotan, mengingat ketergantungan terhadap teknologi Amerika yang dapat dikendalikan dari jarak jauh.
