JABAR EKSPRES – Kamu masih berharap bantuan BPNT dan PKH akan naik di tahun 2025? Tunggu dulu, yuk kita bahas faktanya bareng-bareng biar nggak salah informasi.
Program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) memang jadi tumpuan utama banyak keluarga penerima manfaat (KPM).
Tujuan utamanya jelas, membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
BACA JUGA: Update Terbaru Harga Resmi iPhone 16 Series di Indonesia
Tapi, muncul banyak kabar soal kemungkinan penambahan nilai bantuan tahun depan. Benarkah? Atau hanya isu yang bikin bingung?
BPNT 2025: Tetap Rp200.000, Tapi Penyaluran Ditingkatkan
BPNT tahun 2025 tidak mengalami kenaikan nominal. Bantuan tetap sebesar Rp200.000 per bulan per keluarga, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Angka ini sebelumnya naik dari Rp150.000 ke Rp200.000 saat pandemi, dan sejak itu menjadi standar tetap.
Walau nominalnya tetap, pemerintah serius ingin penyaluran lebih cepat dan tepat. Mereka menggandeng bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN untuk mempercepat proses distribusi.
Selain itu, data penerima pun diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan DTKS. Harapannya, bantuan bisa diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
PKH 2025: Nominal Sama, Efektivitas Ditingkatkan
Begitu juga dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Nilainya tetap, disesuaikan berdasarkan kategori penerima. Berikut rinciannya:
- Ibu hamil & balita (0–6 tahun): Rp3.000.000/tahun
- Anak SD: Rp900.000/tahun
- Anak SMP: Rp1.500.000/tahun
- Anak SMA: Rp2.000.000/tahun
- Lansia & disabilitas berat: Rp2.400.000/tahun
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000/tahun
Penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jadi, meskipun jumlahnya tidak naik, program ini tetap jadi andalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kenapa Nilai Bantuan Tidak Naik?
Ada beberapa alasan kenapa bantuan belum dinaikkan di tahun 2025:
- Anggaran APBN 2025 sudah dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun dan mencakup program lain seperti makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan.
- Peralihan dari DTKS ke DTSEN butuh waktu untuk memastikan data benar-benar akurat.
- Kondisi ekonomi global masih belum stabil, jadi pemerintah memilih untuk menjaga keseimbangan anggaran.
