JABAR EKSPRES– Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) mengimbau masyarakat memilih kampus yang berkualitas untuk kuliah. Agar tidak terjerat polemik penutupan kampus di kemudian hari.
Hal itu diungkapkan Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Prof. Mukhamad Najib saat berkunjung ke Bandung, Kamis (17/4). Ia menguraikan, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetap merupakan mitra pemerintah.
“Mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya selepas Silaturahmi Akbar Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jabar.
Najib melanjutkan, salah satu peran penting PTS adalah ikut untuk meningkatkan Angka Parrisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). “Sekarang kan APK PT masih di angka 31 persen. Lalu jumlah Perguruan Tinggi Negeri juga terbatas. Jadi peran PTS juga penting,” ujarnya.
BACA JUGA; Wamensos Ajak Kampus dan Mahasiswa Terlibat Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem
Namun demikian pemerintah juga tidak ingin anak bangsa mengikuti kuliah namun sebenarnya tidak kuliah. Alias menjalani kuliah fiktif sebagaimana banyak kasus yang terjadi.
Karena itu, pihaknya terus mendorong agar PTS bisa meningkatkan kualitas. Itu baik dari sisi kelembagaan, pembelajaran maupun tata kelola kampus lainnya. “Kami juga mengingatkan agar anak bangsa pilih kampus yang tepat. Pilih lembaga yang berkualitas,” sambungnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk menekan hadirnya kampus – kampus fiktif di tanah air. Caranya dengan berbagai program pembinaan. Agar tidak sampai terjadi penutupan kampus
“Kalaupun terpaksa ada penutupan, itu dalam rangka menjaga anak bangsa agar berkuliah di kampus yang memang berkualitas,” sambungnya.
Sementara itu, isu ataupun kebijakan penutupan kampus memang masih cukup menyelimuti dunia pendidikan tanah air. Pada pertengahan 2023 lalu misalnya, ada 23 PTS di Indonesia yang izin operasionalnya dicabut. Masalahnya atara lain manipulasi data mahasiswa, pembelajaran fiktif hingga penyalahgunaan dana KIP.
Lalu pada Agustus 2024 lalu, BAN PT juga menyebut bahwa ada 84 PTS terancam dicabut izinnya. Karena kampus – kampus itu tidak mengurus izin akreditasi. Itu juga ada yang di wilayah Jabar Banten.(son)
