JABAR EKSPRES – Keluhan warga Purwaharja, Kota Banjar, terkait penumpukan sampah dan keterlambatan pengangkutan selama periode Lebaran akhirnya mendapat respons resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
Hal ini menyusul audensi Forum Ketua RT Purwaharja dengan pihak DLH pada Rabu pekan lalu, yang mendesak solusi konkret atas krisis persampahan yang berlarut-larut.
Kepala DLH Kota Banjar, Eri Kusuma Wardhana, mengakui bahwa keterlambatan penarikan sampah selama libur Lebaran disebabkan melonjaknya volume sampah dan keterbatasan tenaga petugas di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Baca Juga:Warga Ciamis Geram, 3 Tahun Jalan Provinsi Rusak Tak Kunjung Diperbaiki!Soal Usulan Nama CDOB, Sekda Bogor: Fokus Utama Bukan Nama, tapi Pembangunan
“Kami telah meminta pihak pengelola Kamisama (perusahaan mitra pengelola sampah) untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem operasional ke depan,” tegas Eri saat dihubungi Jabar Ekspres, Minggu (13/4/2025).
Warga Purwaharja sebelumnya melaporkan bahwa tumpukan sampah di masing-masing rumah tidak kunjung diangkut ke TPS hingga berhari-hari, menimbulkan bau menyengat dan risiko kesehatan.
Menanggapi hal ini, Eri menjelaskan bahwa DLH telah memberikan toleransi kepada Kamisama untuk menyelesaikan tunggakan retribusi sampah sambil terus menjalankan operasional pengangkutan.
“Sementara ini, biaya pengangkutan dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih dibebankan ke Kamisama, meski retribusi mereka belum lunas,” ujarnya.
Eri menegaskan, DLH tetap mengapresiasi peran Kamisama dalam mendukung. Namun, ia meminta perusahaan tersebut segera membenahi manajemen internal, termasuk sistem pengolahan sampah di TPS.
“Kewenangan operasional di TPS ada pada Kamisama. Mereka harus memperbaiki proses pengumpulan, pengangkutan, dan pemilahan sampah agar sesuai standar lingkungan,” paparnya.
Tekanan warga kian memuncak setelah Forum RT Purwaharja memberi ultimatum dua bulan kepada DLH dan Kamisama untuk menyelesaikan masalah.
Baca Juga:Bupati Bogor Upayakan Warga yang Tinggal di Kawasan Hutan Bisa Punya Legalitas LahanMeriah! KNPI dan Karang Taruna Bogor Gelar Halal Bihalal, Tebar 1 Ton Ikan di Setu Gedung Kesenian
Jika tidak ada perbaikan, warga mengancam akan menutup TPS yang dinilai tidak lagi berfungsi optimal.
Terkait hal itu, Eri menyerukan pentingnya kolaborasi. “Persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami bersama warga dan Kamisama akan duduk bersama untuk mencari solusi berkelanjutan,” tuturnya.