JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa data kemiskinan akan diperbaiki dan dipusatkan dalam satu sistem yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Selama ini, data penerima bantuan sering kali tidak akurat karena adanya perbedaan antara data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (DTKS), Bappenas, serta lembaga lainnya.
Baca Juga:Aksi Percobaan Curanmor Viral di Sosial Media, Polisi Pastikan Pelaku Hanya Satu OrangBanjir dan Longsor di Sukabumi, BPBD Jabar Masih Cari 7 Korban Hilang
“Dulu, Kementerian Sosial memiliki data sendiri, yaitu DTKS, Bappenas punya data sendiri, begitu juga dengan lembaga lainnya. Sekarang, tidak ada lagi perbedaan itu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, Jumat (7/3/2025).
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar semua kementerian dan lembaga memiliki satu data yang terintegrasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif.
Ia juga mengakui bahwa di lapangan masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Ini adalah langkah yang diminta oleh Pak Prabowo setelah pelantikan menteri pada Oktober lalu. Beliau meminta data kemiskinan segera diperbaiki karena banyak yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Selain itu, data ini nantinya dapat diakses publik melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPS. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat memeriksa status mereka sebagai penerima bantuan sosial.
Gus Ipul juga menekankan bahwa validasi data di lapangan tetap menjadi prioritas. Proses verifikasi akan melibatkan pendamping sosial serta aparat desa hingga tingkat RT dan RW. Metode seperti pengecekan dengan drone (drone check) juga akan diterapkan untuk memastikan akurasi data.
“Pendamping sosial kami, seperti kepala desa, lurah, serta perangkat desa mulai dari RT, RW, akan terlibat langsung. Kami juga akan menggunakan teknologi seperti drone untuk memastikan data yang kami miliki benar,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga:Wacana Perluasan Kota Cimahi Disoroti DPRD KBB: Terkesan Mau MencaplokLegislator Jabar Dorong Penanganan Banjir Secara Menyeluruh, Rencana Rp 119 Miliar Untuk Normalisasi Sungai hingga Embung
Dengan langkah ini, Gus Ipul berharap program pengentasan kemiskinan akan lebih terarah, efektif, dan dapat menurunkan angka kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.