JABAR EKSPRES – Angka kemiskinan di berbagai daerah, termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat masih menjadi prioritas pemerintah untuk dikentaskan.
Menurut Pengamat Transportasi, sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, kemiskinan tidak akan beranjak selama akses transportasi tidak memadai.
“Apapun bentuk program yang diberikan kepada warga miskin. Jika memang serius mengentaskan kemiskinan, terlebih dahulu perbaiki akses transportasi,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Senin (3/3/2025).
Baca Juga:Denda Administratif Telah Dibayarkan, Kasus Pagar Laut di Bekasi Dinyatakan SelesaiTanggul di Bojongsoang Jebol, Bupati Bandung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan
Menurut Djoko, hampir semua kepala daerah menjanjikan akan mengentaskan kemiskinan, namun hingga sekarang belum banyak terwujud.
Djoko menjelaskan, dampak negatif yang dimaksud itu, seperti keterisolasian, keterasingan dan hambatan dalam pendidikan, hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Tak hanya itu, dampak negatif juga dapat terjadi terhadap hambatan dalam pengembangan pengetahuan, hambatan masalah sosial dan ekonomi jangka panjang.
“Contohnya, di sejumlah wilayah di Jateng, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya,” jelas Djoko.
Menurut data IRMS (Integrated Road Management System) Semester 2 pada 2022, dan Data Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah pada 2020 lalu, kondisi jalan di Indonesia berdasarkan kewenangan, kemantapan untuk jalan nasional 92,18 persen, jalan provinsi 73,79 persen dan jalan kota/kabupaten 62 persen.
Berdasarkan SK Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022, tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Panjang jalan keseluruhan di Indonesia adalah 529.132,19 kilometer.
Jalan nasional 47.603,39 kilometer, kondisi mantap 91,08 persen dan kondisi rusaknya 8,90 pesen.