JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyebutkan, dalam diskursus sosial, istilah “generasi sandwich” merujuk pada individu yang berada di antara dua generasi yang harus mereka dukung dan perhatikan, baik secara finansial maupaun emosional, yaitu orangtua dan anak-anak mereka.
“Namun, kondisi serupa tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (21/2).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi “sandwich,” di mana mereka menghadapi tekanan dari atas sekaligus dorongan dari bawah.
BACA JUGA: GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar
Ditekan dari Atas, Efisiensi Tidak Berpihak Pada Kesejahteraan Guru
Sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, Pemprov Jawa Barat harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan yang datang dari pemerintah pusat.
“Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu bentuk tekanan yang harus diikuti, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Contoh nyata adalah terkait efisiensi anggaran,” ujar Maulana.
Dia menyampaikan, efisiensi anggaran APBD Jawa Barat tahun 2025 telah menghasilkan dana sebesar Rp. 3.000.109.793.399.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut: pendidikan sebesar Rp205 miliar, kesehatan sebesar Rp72,5 miliar, serta fisik dan belanja barang sebesar Rp2,7 triliun.
“Namun, alokasi anggaran ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan fundamental masyarakat,” bebernya.
Ironisnya, ucap Maulana, meskipun efisiensi anggaran tersebut mencakup pemangkasan dana pendidikan sebesar Rp600 miliar yang awalnya diperuntukkan bagi pengadaan peralatan sekolah, tambahan alokasi untuk pendidikan hanya sebesar Rp205 miliar.
BACA JUGA: Keluarga Gubernur Jabar Terdahulu Dukung Gedung Pakuan Dibuka untuk Umum
Lebih mengkhawatirkan lagi, alokasi ini masih difokuskan pada aspek fisik, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB), tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Belum lagi anggaran 1 triliun yang asalnya disiapkan untuk MBG (makan bergizi gratis) diinstruksikan Presiden alokasinya dialihkan untuk renovasi sekolah. Sama sekali belum masuk pembahasan, ataukah akan dipergunakan untuk urusan ijazah?,” ucapnya.
