Puskesmas, sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat, terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh wilayah, meskipun rasio ketersediaannya masih jauh dari ideal.
Pada tahun 2023, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk mencapai 1:45.082, sedangkan standar idealnya adalah 1:25.000.
“Masyarakat menginginkan kebijakan yang lebih konkret dan solutif dalam mengatasi permasalahan ini,” kata Maulana.
Baca Juga:Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan ProvamPasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja
Pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah pedesaan.
Kebersamaan adalah Koentji
Dalam menghadapi tekanan dari atas dan dorongan dari bawah, kebersamaan menjadi faktor penentu keberhasilan Pemerintah Jawa Barat.
“Peran Wakil Gubernur Erwan masih belum terlihat aktif dalam mendukung implementasi kebijakan-kebijakan strategis,” ungkap Maulana.
Dengan latar belakang yang mumpuni, seharusnya ia mampu berkontribusi lebih dalam mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa.”
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan, peran legislatif juga sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, legislatif memiliki tiga tugas utama, yaitu membuat peraturan, menganggarkan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan,” tuturnya.
Namun, mereka juga sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui berbagai pertemuan dan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen.
Baca Juga:Cetak Sejarah Baru, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin Resmi BertugasBI Layani Penukaran Uang Baru Per 3 Maret 2025, Kini Per Orang Bisa Tukar Rp4 Juta
Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebuah Kesimpulan
Pemerintah Jawa Barat saat ini berada dalam posisi “sandwich.” Di satu sisi, mereka harus mengikuti kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat, sementara di sisi lain, mereka harus memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat yang semakin tinggi.
Untuk keluar dari kondisi ini, Maulana menyebutkan, dengan hasil yang positif, dibutuhkan sosok konduktor sekaligus komposer handal dalam memimpin orkestra kerja di pemerintahan Jawa Barat, yang menciptakan kebijakan yang berbasis data dan kajian mendalam.
“Kenudian komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang erat, Jawa Barat dapat menghadapi tantangan ini dan bergerak menuju kemajuan yang lebih baik,” pungkasnya. (Bas)