JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons rencana pengadaan perangkat tablet mewah bagi 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tengah menjadi sorotan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan ranah dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Itukan kewenangan pengelolaan anggarannya Kabupaten Bandung Barat,” ujar Dedi saat dimintai tanggapan, Sabtu (22/6/2025).
Baca Juga:Oknum Polisi Diduga Melakukan Penipuan, Aksinya Terekam CCTV dan Korban Sudah Lakukan PelaporanTanpa Izin dan Kendali, Tambang Ilegal Menggurita di Bandung Barat
Namun demikian, Dedi menyarankan agar pemerintah kabupaten atau kota, termasuk Bandung Barat, benar-benar mempertimbangkan urgensi dari setiap program penganggaran.
Ia menegaskan pentingnya efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Apakah itu sesuatu yang sangat urgent atau tidak, nanti kita cek dulu,” tambahnya.
Dedi juga mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menyusun anggaran secara bijak dan efisien, utamanya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Sebaiknya saya sarankan para bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membuat anggaran yang efektif untuk kepentingan pembangunan,” tegasnya.
Sekedar diketahui, rencana pengadaan tablet bagi anggota DPRD Bandung Barat memicu kritik dari masyarakat sipil, mengingat kondisi infrastruktur dasar di sejumlah wilayah KBB masih memprihatinkan.
Banyak pihak menilai pengadaan tersebut belum menjadi prioritas, apalagi jika tidak disertai dengan transparansi dan urgensi yang jelas.
Baca Juga:Tertinggal di Tengah Proyek Strategis, Jalan Rusak dan Nyawa TaruhannyaHotel Mewah Bersuara, Pemkot Bandung Perlu Strategi Dongkrak Wisatawan
Namun, Anggota DPRD KBB tetap bersikeras melanjutkan rencana pengadaan tablet layar sentuh senilai Rp1 miliar.
Meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan, para wakil rakyat tersebut justru meminta agar spesifikasi tablet ditingkatkan agar dianggap “layak” untuk menunjang kinerja mereka.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, mengklaim bahwa pengadaan tersebut merupakan bentuk efisiensi jangka panjang. Menurutnya, dengan memiliki tablet yang mumpuni, anggota dewan tak perlu lagi mencetak ribuan lembar dokumen, sehingga pengeluaran untuk fotokopi bisa ditekan.
“(Tablet) kalau tidak sesuai spek ya kita batalkan. Intinya kami minta dinaikkan spek kalau speknya tidak sesuai. Kan percuma kalau tidak support kegiatan dewan buat apa dipaksakan. Kan sayang juga,” kata Ketua DPRD Bandung Barat Muhammad Mahdi saat dikonfirmasi, Jumat (13/6).
Mahdi mengungkap bahwa anggota DPRD periode 2019 juga memiliki fasilitas tablet hasil pengadaan di awal tahun menjabat. Sayangnya, gadget itu tak bisa terpakai oleh anggota DPRD karena spesifikasi sudah tak ideal sehingga sering lambat tatkala dipakai.