Maulana berpendapat, wajar saja, ternyata visi dan misi Kang Dedi Mulyadi yang telah disusun dengan sembilan langkah strategis masih belum cukup menyoroti pentingnya kesejahteraan tenaga pendidik.
Padahal, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur semata, tetapi juga pada kesejahteraan para pendidik, terutama guru honorer dan guru ngaji yang selama ini berperan penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik.
Data Tunggal Sangat Krusial
Selain itu, tutur Maulana, adanya kebijakan Data Tunggal Satuan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru saja rampung digarap oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menuntut Jawa Barat untuk mengikuti standar pusat dalam pengelolaan data dan informasi.
Baca Juga:Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan ProvamPasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja
“Pemilihan sumber data yang digunakan menjadi krusial dalam perencanaan kebijakan yang efektif,” tuturnya.
Maulana menilai, jika tidak sinkron dengan kebijakan pusat, Jawa Barat dapat menghadapi hambatan dalam eksekusi pprogram-programnya.
Misalnya soal penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan program keluarga harapan (PKH), yang kerap kali tidak tepat sasaran karena tumpang tindihnya data.
Tekanan Politik dan Ekspektasi Publik
Tekanan dari atas juga datang dari aspek politik. Sebagai provinsi yang dipimpin oleh gubernur dari partai yang sama dengan pemerintah pusat, ada ekspektasi tinggi agar kinerja Jawa Barat mencerminkan keberhasilan nasional.
Maulana menerangkan, hal ini bukan sekadar menunjukkan keselarasan politik, citra diri di hadapan pimpinan, tetapi juga membuktikan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan visi nasional di tingkat daerah.
Selain tekanan struktural, terdapat pula tekanan dari ekspektasi publik terhadap janji dan gagasan yang telah disampaikan. Banyak kebijakan yang muncul akibat pernyataan publik sebelum ada kajian mendalam.
“Misalnya, kebijakan pembebasan ijazah dengan pembayaran seluruh tunggakan, larangan study tour sekolah, hingga gebrakan pertama setelah pelatikan yang teramat disayangkan, yaitu pemecatan kepala sekolah SMA Negeri di Depok,” terangnya.