JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mendorong pemberian sanksi tegas kepada kepala sekolah yang dinilai lalai. Itu terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Sanksinya bisa sampai pencopotan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menguraikan, sanksi tegas itu perlu dilakukan mengingat hal ini bukan kesalahan yang berdampak sederhana. Pihak sekolah dinilai lalai dalam input Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Itu berbuntut panjang yang kemudian korbannya adalah para siswa. Mereka kehilangan hak nya terkait SNBP. “SNBP ini kan hak siswa, mestinya para siswa yang berprestasi bisa memanfaatkan kesempatan emas itu. Tapi haknya terampas karena faktor lalai,” ujarnya, Rabu (19/2).
Baca Juga:Turnamen Billiard PWI Kota Bogor Ciptakan Keguyuban dan SportivitasDalang Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor Ternyata Pengusaha, Polisi Beberkan Motifnya!
Bisa jadi, para siswa sudah jauh hari memimpikan untuk bisa lolos pada jalur tersebut. Karenanya mereka jauh – jauh hari telah kerja keras mencetak prestasi baik akademis maupun nonakademis. Namun kenyataan pahit, jalur itu kandas begitu saja.
Sekolah mestinya tuntas finalisasi PDSS di jadwal yang telah ditentukan. Namun itu lalai. Sedikitnya ada 3 sekolah di Jabar yang akhirnya kehilangan kesempatan SNBP itu.
Yakni, SMAN 7 Kota Cirebon, SMAN Pebayuran Bekasi, dan SMAN Telukjambe Barat Karawang.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jabar sempat bakal mendampingi para siswa itu agar bisa ikut Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) sebagai kompensasi dan solusi jangka pendek. “Baiklah itu kompensasi. Tapi hak dasar siswa untuk ikut SNBP telah dihilangkan,” tegasnya.
Artinya butuh sanksi tegas juga kepada pihak – pihak yang lalai. Agar persoalan serupa tidak berulang kembali. “Sanksinya bisa dari teguran, bahkan jika perlu ada pencopotan. Siswa telat sekolah saja dihukum, ini ada sekolah lalai ya perlu ada hukuman,” tutupnya.(son)