JABAR EKSPRES – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan perlunya diskusi lebih lanjut antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beroperasi di sekitar kawasan industri.
Hal ini menyusul adanya laporan mengenai aktivitas premanisme yang dilakukan oleh ormas yang menghambat investasi.
Menurut Rosan, investasi yang lancar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, dan peran ormas dalam menciptakan suasana yang damai di kawasan industri perlu dibahas lebih mendalam.
Baca Juga:Laga Pertaruhan Harga Diri, Persija vs Persib Adu Gengsi di Patriot Candrabhaga!Soal Masalah Kemacetan, Pemkot Bandung Sorot Perubahan Jam Operasional dan Angkutan Massal
“Yang penting dengan investasi ini masuk ini, kan kalau semua lancar, semuanya damai, dan itu kan juga menciptakan lapangan pekerja di situ,” kata Rosan, usai menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta, Selasa kemarin.
Rosan menjelaskan, investasi yang masuk ke suatu daerah tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan langsung, tetapi juga mendorong terciptanya berbagai usaha pendukung lainnya.
Misalnya, restoran atau penginapan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di kawasan tersebut, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun, dampak negatif dari kegiatan ormas yang mengganggu investasi semakin terasa.
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal atau keluar dari kawasan industri.
Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengatakan bahwa ormas sering kali mengganggu keamanan dengan melakukan demonstrasi di kawasan industri.
Ormas tersebut kerap meminta untuk dilibatkan dalam pembangunan pabrik atau aktivitas lainnya.
Baca Juga:Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa BaratKonsentrasi Anggaran Disdik dari DAU Condong ke Proyek Fisik, Evaluasi Rapor Merah Non Formal Terabaikan
“Mereka ingin diberi akses terkait kebutuhan pabrik seperti transportasi, katering, atau bahkan perluasan pabrik. Tuntutan ini seringkali mengganggu jalannya investasi,” ujar Sanny.
Sanny juga mengungkapkan bahwa beberapa investor telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, menyuarakan kekhawatiran mereka terkait praktik premanisme yang terjadi di kawasan industri.