JABAR EKSPRES – Polemik penahanan ijazah oleh sekolah swasta belum sepenuhnya tuntas. Pihak sekolah bersepakat bakal mendistribusikan ijazah itu jika sudah ada Memorandum of Understanding (MoU). Namun MoU itu juga belum tuntas disusun.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, pembahasan terkait MoU sebagaimana permintaan pihak sekolah swasta itu masih dirancang. Jika telah tuntas tentu akan dilakukan penandatanganan.
Prosesnya memang butuh waktu. Karena butuh mempertimbangkan berbagai aspek. Agar tidak muncul masalah di kemudian hari.
“Ini masih dibahas, tapi secepatnya akan dituntaskan,” jelasnya, Kamis (6/2).
Hadirnya MoU itu merupakan permintaan dari perwakilan para sekolah swasta. Tujuannya untuk memberi kepastian terkait tunggakan atas ijazah yang kini masih tertahan.
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendorong agar semua pihak yang terkait dengan polemik ijazah untuk bisa berfikir jernih.
“Jangan terlalu meninggikan ego masing-masing. Perlu dicari jalan tengahnya,” tuturnya, Jumat (7/2).
Aten menuturkan, pembebasan tunggakan ijazah itu tentu bukan hal gampang bagi pemprov. Karena berbicara kapasitas fiskal juga.
Menurutnya semangat membangun pendidikan yang lebih baik dan kepentingan masyarakat harus dikedepankan. Sehingga jalan tengah akan dicapai. “Kepentingan rakyat harus diutamakan,” cetusnya.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jabar dan perwakilan sekolah swasta juga telah menggelar audiensi terkait polemik ijazah itu, Senin (3/2). Namun audiensi itu nampaknya masih buntu.
BACA JUGA: Tak Ada Penahanan, Ini Penyebab Banyak Ijazah Tersimpan di SMA Bina Muda Cicalengka
Pihak sekolah swasta minta agar tunggakan bisa dibayar Pemprov dan tidak mengaitkan dengan kucuran BPMU yang selama ini telah berjalan. Karena itulah, pihak sekolah swasta meminta ada MoU yang jelas.
Sementara Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Deden Saepul Hidayat menuturkan, pertemuan siang itu masih belum mencapai keputusan final soal pembayaran tunggakan ijazah yang ada di Jabar.
“Belum final, ini baru diskusi dampak dampaknya. Kami diminta untuk melindungi sekolah agar tidak dibuli oleh masyarakat,” terangnya selepas audiensi.
