JABAR EKSPRES – Program 3 juta rumah subsidi yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP) pemukiman sepertinya menamui kendala setelah terkena pemangkasan anggaran.
Untuk diketahui, anggaran kementerian PKP TA 2025 yang semula Rp 5,274 triliun terkena efesiensi sehingga terjadi pengurangan menjadi Rp 1,613 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) mengatakan, efesiensi anggaran ini tidak menyurutkan program 3 juta rumah subsidi ini terhenti. Pihaknya optimis bahwa program ini akan tetap berjalan.
Baca Juga:Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!Misteri Black Hole atau Lubang Hitam yang Dijelaskan di Alquran
‘’Program ini akan tetap berjalan dengan anggaran yang ada sudah diefesiensikan dan terbatas,’’ ujar Maruarar Sirait kepada wartawan, dikutip Jumat, (7/02/2028).
Maruarar Sirait menuturkan, untuk mewujudkan program ini, pihaknya akan mengoptimalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Namun, pembangunan rumah subsidi dilakukan terbatas. Untuk tahun ini tidak akan sampai 10 persen dari target 3 juta rumah. Sehingga total yang akan dibangun hanya 220 ribu unit.
Meski begitu, untuk menambah alokasi, Maruarar Sirait akan mengupatyakan pembiayaan yang berasal dari perusahaan swasta melalui dana Coorperate Sosial Responbility (CSR).
“Jadi untuk pembangunan yang menggunakan dana CSR sudah berlangsung di Tangerang, Berau dan Muara Angke itu berasal dari 3 perusahaan,’’ ujarnya.
Maruarar Sirait juga mengungkapkan, program 3 juta rumah subsidi ini akan ada tambahan dari perusahaan swasta dalam bentuk renovasi rumah.
Selain itu, program ini juga akan mendatangkan investor dari luar negeri dan memperkirakan sejumlah negara sudah menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi pada proyek itu
Baca Juga:Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?Saldo Dana Gratis Rp 220.000 dari Aplikasi Penghasil Uang Nyata, Gak Pake Lama!
‘’Itu negara Qatar, Uni Emirat Arab, Turki dan Singapura sudah menyatakan kesipannya untuk berinvestasi,’’ ujarnya.
Untuk konsep pembangunannya, nanti dalam bentuk vertikal dimana pemerintah yang menyiapkan lahannya kemudian akan diperjual belikan kepada masyarakat.