JABAR EKSPRES – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar mendukung eksekusi Program 3 Juta Rumah Pemerintah Pusat, caranya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kepala Disperkim Jabar Indra Maha menuturkan, program 3 juta rumah itu merupakan program pemerintah pusat. “Kami tentu mendukung itu,” jelasnya saat ditemui, Senin (6/1).
Indra menuturkan, program itu memiliki semangat dalam hal menekan tingkat hunian maupun kepemilikan rumah warga. Semakin banyak pembangunan rumah maka akan menekan backlog perumahan.
BACA JUGA: Gunung Sampah Liar Setinggi 20 Meter di Lembang, Warga: Pemerintah Desa Acuh
“Pembangunan perumahan itu dilakukan para developer, kalau dari pemprov kan ada program perbaikan rutilahu. Itu juga membantu menekan tingkat hunian di masyarakat,” jelasnya.
Penyediaan rumah itu tentu banyak pihak yang harus dilibatkan, mulai dari pengembang maupun pihak perbankkan yang mengucurkan kredit. “Perlu kolaborasi,” cetusnya.
Di sisi lain, Direktur Consumer and Commercial lending Bank BTN, Hirwandi sempat memaparkan bahwa berdasarkan data Susesnas 2020 dan analisis SKHA tercatat ada empat provinsi yang memiliki backlog lebih dari 1 juta unit. Bahkan, Jabar memiliki backlog tertinggi.
BACA JUGA: Pemenuhan Hunian MBR Tak Digarap Serius, Salah Satu Gedung di Kawasan Rusunawa Rancacili Mangkrak
Rinciannya, Jabar 2,8 juta unit, DKI Jakarta 1,4 juta unit, Jawa Timur 1,2 juta unit, dan Sumatera Utara 1,02 juta unit. Backlog adalah kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal sendiri di Jabar baru di angka 83,38 persen.
Indra Maha juga sempat menjabarkan, backlog dari sisi kepemilikan ada di angka sekitar 3 juta unit. Sedangkan dari sisi kepenghunian di angka 2,2 jutaan. Kalau kepenghunian itu seperti kontrak masih dihitung.(son)
