BANDUNG, JABAR EKSPRES– Realisasi pendapatan daerah Jawa Barat (Jabar) tahun anggaran 2023 belum mencapai target. Pendapatan transfer bagi hasil pajak rokok dan lesunya pembelian kendaraan bermotor baru jadi penyebab.
Dalam Rapat Paripurna akhir Maret lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, turut menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023. Sebagai pengantar, laporan pengelolaan keuangan daerah turut disampaikan.
Hasilnya, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 tersebut mencapai Rp34,77 triliun. Angka itu ternyata masih belum mencapai target yang dicanangkan sebesar Rp35,62 triliun.
BACA JUGA: Pesan Menyentuh Pj Wali Kota Bandung untuk Pemudik yang Kembali ke Kota Kembang
Jika dihitung, ketercapaian pendapatan daerah itu baru 97,62 persen dari target. Ketercapaian itu juga anjlok jika dibandingkan tahun anggaran 2022 yang tembus di angka 103,14 persen.
Rincian pendapatan daerah tahun anggaran 2023 itu di antaranya, pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp24,37 triliun atau 98,29 persen dari target Rp24,79 triliun. PAD itu terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp22,46 triliun atau 97,75 persen dari target Rp22,98 triliun. Lalu pendapatan retribusi daerah Rp60,80 miliar atau 117,80 persen dari target Rp51,61 miliar. Kemudian pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp541,13 miliar atau 99,98 persen dari target Rp541,26 miliar. Dan lain-lain PAD sebesar Rp1,3 triliun atau 106,90 persen dari target Rp1,22 triliun.
Pendapatan berikutnya adalah dari transfer dengan capaian Rp10,28 triliun atu 95,96 persen dari target Rp10,71 triliun. Terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Rp10,24 triliun atau 95,94 persen dari target Rp10,68 triliun. Transfer pemerintah pusat lainnya Rp12,08 miliar atau 100 persen dari target Rp12,08 miliar. Dan transfer antar daerah Rp27,28 miliar atau 99,41 persen dari target Rp27,45 miliar.
BACA JUGA: Zakat Masyarakat Jabar Tembus Rp514 Miliar
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik mengungkapkan, ada beberapa penyebab penurunan pencapaian target pendapatan daerah. Di antaranya masalah transfer pajak dari pemerintah pusat yang turun.
“Transfer (pemerintah pusat.red), terutama pajak rokok itu ada penurunan karena cukai naik. Itu yang jadi penurunan,” katanya beberapa hari lalu.
