JABAR EKSPRES – Jawa Barat belum berhak menyandang status Provinsi Layak Anak. Karena, sejumlah kota dan kabupaten di Jabar masih ada yang belum berstatus layak anak.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Eva Fandora mengungkapkan, dari 27 kota kabupaten ada empat yang belum. “Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Indramayu,” katanya kepada Jabar Ekspres.
Eva melanjutkan, empat kota kabupaten tersebut sebenarnya secara sarana dan prasarana sudah mulai mendekati. Tapi memang ada banyak indikator lain yang masih perlu dilengkapi. “Indikatornya juga banyak untuk bisa predikat kota layak anak,” tuturnya.
Menurut Eva, pencapaian indikator kota kabupaten layak anak tersebut tidak cukup menjadi tanggung jawab dinas yang membidangi permasalahan anak dan perempuan saja. Tapi perlu kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya. “Jadi bukan tugas DP3AKB saja,” cetusnya.
BACA JUGA: Tim SAR Temukan 3 Korban Longsor di KBB, Sisanya Masih Dalam Pencarian
Mengacu Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan dan Perlindungan Anak No 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA), sedikitnya ada 24 indikator yang perlu dipenuhi. Indikator itu dikelompokkan dalam hal kelembagaan dan 5 klaster.
Indikator-indikator itu di antaranya, adanya peraturan atau kebijakan daerah tentang KLA. Penguatan kelembagaan KLA. Peran lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Kemudian anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak. Pencegahan perkawinan anak. Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Hingga pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
BACA JUGA: Proyek Jaringan Internet Pemkot Banjar Ditangani Diskominfo, Muncul Berbagai Keluhan
Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar juga memprihatinkan. Mirisnya kasus kekerasan dan perempuan itu terlihat dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni).
Berdasar sistem yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, tercatat kasus di Jabar cukup banyak.
