JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto membantah apabila program pemerintah berbentuk bantuan sosial (bansos) dipolitisasi untuk kepentingan Pemilu 2024 mendatang.
Airlangga menyampaikan hal demikian seusai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada Jumat (19/1).
“Karena ini kan kebutuhan masyarakat. Bukan kebutuhan pemilu. Jadi pemerintah akan melanjutkan dan ini merupakan upaya untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi,” ungkapnya kepada awak media.
Terlebih lagi, program penyaluran bansos beras itu sendiri sudah berjalan sejak lama. Program tersebut berhasil memberikan bantuan beras untuk 22 juta warga PBP sejak tahun 2023 lalu.
Dia pun menegaskan, program bansos penyaluran beras tidak bisa serta merta dihentikan lantaran menjelang masa pemilihan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa diberhentikan karena adanya pemilu.
“Kalau daya beli (meningkat) dan menurunkan inflasi itu merupakan bagian dari upaya untuk pertumbuhan ekonomi,” tambah Airlangga.
“Tentunya kan ini program pemerintah dan diberikan ke masyarakat langsung. Sudah berlangsung selama pemerintah ini (terus) memberikan program,” pungkasnya.
Diketahui bahwa pemerintah menyalurkan bantuan pangan masing-masing 10 kg tersebut, yakni untuk 5.580 warga Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kecamatan Batununggal. Dengan secara simbolis diberikan kepada perwakilan warga.
Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo itu, guna mengantisipasi dampak El-Nino yang membuat sejumlah daerah di Indonesia mengalami kemunduran produksi panen padi. (zar)