JABAR EKSPRES – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri kembali mengkritisi perihal kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bogor menjelang detik-detik akhir masa jabatan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Sebab, kata dia, berdasarkan hasil rapat kerja dapat ditarik data bahwa angka kemiskinan di Kota Bogor masih tinggi dan layanan dasar kepada masyarakat kurang greget alias tidak maksimal.
Ia menilai, tim yang dibentuk melalui SK Wali Kota Bogor tersebut terbilang loyo lantaran tidak menunjukkan kinerja yang maksimal. Dalam hal ini dimana tim hanya dibentuk tanpa ada laporan kinerja dan penyampaian hasil kinerja.
Baca Juga:Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Jabar Gelar KonsolidasiKembali Gelar DigiFest 2023, Pemkot Cimahi Dorong Generasi Muda Hadapi Tantangan Teknologi
Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, angka kemiskinan di Kota Bogor berada di 7,10 persen atau dengan jumlah penduduk miskin 79,2 ribu jiwa.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin ada 75 ribu jiwa.
Untuk itu, Gus M meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor agar segera melaksanakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, melalui Dinas Sosial.
Menurutnya, kehadiran Aplikasi SOLID seharusnya bisa memudahkan Pemkot Bogor dalam melakukan pendataan dan penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin.