JABAR EKSPRES – Pemerintah China kembali menjadi sorotan internasional setelah mempertegas rencana modifikasi ajaran agama lain dengan nilai-nilai Konghucu. Para pejabat pemerintah dan akademisi yang tergabung dalam Institut Pusat Sosialisme China, bagian dari Kelompok Kerja Front Persatuan Partai Komunis, berkumpul di ibu kota Xinjiang, Urumqi, pada akhir Juli lalu untuk membahas kelanjutan rencana sinifikasi agama yang telah disepakati sejak 2018. Proses sinifikasi merupakan upaya mengubah atau memodifikasi unsur-unsur agama sesuai dengan budaya China.
Rencana sinifikasi ini tidak terbatas pada satu agama saja, melainkan menyasar lima agama yang diakui di China, yaitu Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Buddha, dan Taoisme. Presiden China dan Pemimpin Partai Komunis, Xi Jinping, telah memulai kampanye sinifikasi ini sejak 2014, dengan penerbitan buku biru keamanan nasional pertama Beijing yang mengingatkan tentang potensi “infiltrasi agama” oleh “kekuatan musuh di Barat.”
Akibat dari rencana sinifikasi ini, sejak tahun 2018, ratusan gereja independen di seluruh China ditutup, pemimpin gereja dilecehkan dan dipenjara, dan salib-salib dihancurkan serta menara-menara gereja dipenggal. Salah satu contoh adalah Gereja Zion yang terkenal, yang ditutup dan dinyatakan ilegal pada September 2018 karena menolak memasang CCTV sesuai permintaan pihak berwenang, seperti yang dikutip oleh Washington Post.