Kelaparan Terjadi di Papua Tengah, Muhadjir Effendy Atur Skema Penanganan

JABAR EKSPRES – Skema penanganan kelaparan di tiga distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah.

“Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, (9/8).

Menko Muhadjir Effendy menerangkan untuk penanganan sementara pemerintah akan menyalurkan kebutuhan pangan, obat, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tiga distrik Oneri, Agandugume, dan Lambewi kini telah tercukupi untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Ribuan ton kebutuhan pokok telah didistribusikna oleh pemerintah.

Stok pangan disimpan di Distrik Sinak yang berdekatan dengan Distrik Agandugume.

“Termasuk penanganan ibu hamil, menyusui, dan balita, untuk tiga bulan ke depan terpenuhi. Untuk pangan tidak ada masalah untuk tiga bulan ke depan sampai pulihnya kondisi pertanian di tiga distrik,” ucap Menko.

Untuk jangan lanjutan pemerintah akan menyiapkan lumbung pangan di Agandume, dan pembangunan jalan dari Distrik Sinak menuju Agandugume.

Saat ini dari Distrik Sinak ke Agandugume jarak yang mesti ditempuh bisa memakan waktu dua hari satu malam dengan berjalan kaki.

Baca Juga: Ma’ruf Amin Instruksikan Tanggap Darurat Papua Diperpanjang

Jalur udara tidak dimungkinkan untuk digunakan lantaran lintasannya yang pendek serta cuma ada dua pilot yang dapat terbang ke Bandara Agandugume.

“Paling tidak kendaraan roda dua itu bisa mulus dari Sinak ke Agandugume, sehingga suplai barang tidak diangkut lagi dengan jalan kaki, syukur-syukur roda empat (bisa masuk),” ujar Menko.

Selanjutnya pemerintah akan merevitalisasi Bandara Sinak, rencananya landasan pacu akan diperpanjang menjadi 1.600 dari yang awalnya 1.200 meter.

Kini Bandara Sinak cuma dapat digunakan untuk pesawat jenis Twin Otter dan Caravan.

“Sehingga pesawat agak besar seperti Hercules dan CN bisa mendarat di sana,” kata Menko Muhadjir Effendy.

Kemudian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) menjadi salah satu faktor terhambatnya penanganan, sebab sulit untuk berkomunikasi karena sinyal sulit untuk diakses.

Lalu untuk kedepannya pemerintah akan melakukan pemenuhan tenaga kesehatan, keterlibatan masyarakat, dan biaya afirmasi Papua.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan