JABAR EKSPRES- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengimbau semua pihak terkait agar tetap berfokus pada penanganan korupsi dalam kasus Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Mahfud menyatakan bahwa meskipun peristiwa yang telah terjadi menyedihkan, tidak perlu lagi memperdebatkan masalah tersebut secara berkepanjangan. Yang terpenting adalah kelanjutan penegakan hukum atas inti masalah, yaitu kasus korupsi.
Dia juga memahami bahwa kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan penetapan tersangka terhadap Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto dan Marsekal Madya Henri Alfiandi telah menimbulkan permasalahan hukum dalam hal kewenangan.
Namun, Mahfud berharap agar perdebatan mengenai prosedur segera dihentikan dan fokus pada substansi utamanya, yaitu kasus korupsi.
Baca juga: Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor, Mahfud MD Angkat Bicara
“Dalam menghadapi masalah inti, mengapa harus terus memperdebatkan prosedur? KPK sudah mengakui adanya kesalahan prosedural, sementara TNI juga telah mengakui substansi masalahnya, yaitu dugaan kasus korupsi yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan kompetensi peradilan militer,” ungkapnya dikutip dari Antara.
Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud mengingatkan bahwa perdebatan yang berkelanjutan di ruang publik justru kontraproduktif dan menghambat harapan masyarakat agar kasus tersebut diselesaikan di pengadilan.
“Yang terpenting, substansi kasus korupsi yang telah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus tetap berlanjut dan diselesaikan melalui pengadilan militer. Perdebatan di publik tidak boleh menyebabkan inti masalah menjadi kabur hingga tidak berujung pada pengadilan militer,” tegasnya.
Baca juga: Polisi Tembak Polisi, ini Tanggapan Mahfud MD
Mahfud juga mengakui bahwa banyak opini publik yang meragukan kemampuan untuk membawa oknum militer ke pengadilan. Namun, ia menekankan bahwa pengadilan militer memiliki sanksi yang sangat tegas bagi anggota yang melanggar hukum.
“Meskipun kadang-kadang ada kritik tentang kesulitan membawa oknum militer ke pengadilan, namun jika sebuah kasus berhasil masuk ke pengadilan militer, sanksinya akan sangat tegas sesuai dengan hukum yang jelas,” tambahnya.
