JABAR EKSPRES – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah disorot dan dibahas pada Sidang paripurna DPRD Jabar. Menurut Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasudan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, salah satu sebab melempemnya kinerja sejumlah BUMD Jabar karena kurang profesional dalam pemilihan jajaran manajemen.
Acuviarta Kartabi mengungkapkan bahwa permasalahan yang menyelimuti BUMD Jabar juga bukanlah hal baru. Permasalahan itu bukan hanya dari aspek keuangan tapi juga nonkeuangan.
“Masalah yang klasik adalah pemilihan jajaran manajemennya tidak profesional,” katanya kepada JabarEkspres.com pada Jumat, 14 Juli 2023.
BACA JUGA: Juru Parkir Asal Cimahi Nekat Nyaleg DPRD Jabar Meski dengan Kemampuan Terbatas
Menurut Acuviarta Kartabi, rekrutmen jajaran manajemen atau pimpinan BUMD Jabar perlu mempertimbangkan kapasitas dan track record yang baik dibidangnya. Kemudian di ikuti dengan kontrak kinerja yang baik sehingga dalam menjalankan roda BUMD bisa terukur.
“Jadi jangan asal dekat dengan Gubernur atau DPRD,” kata Acuviarta Kartabi, melanjutkan.
Ia menilai bahwa buruknya hasil rekrutmen pimpinan itu tentunya bakal berdampak pada kinerja BUMD selanjutnya. Kemudian, katanya, BUMD Jabar hanya akan mengandalkan suntikan penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk memutar roda perusahaan.
BACA JUGA: Rencana Peralihan Penerbangan Komersil, DPRD Jabar: Hal yang Perlu Disikapi Hati-hati
“Biasanya setiap pergantian pimpinan hanya 20 persen memikirkan kemajuan BUMD, 80 persenya sibuk memperbaiki pekerjaan rumah BUMD masa lalu,” katanya.
Selain itu, ia juga mengkritik peran dari Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Pemprov Jabar. Menurutnya, Biro tersebut perlu memiliki renstra yang jelas dan terukur dalam pengelolaan BUMD yang ada di Jabar. Agar bisa maju, BUMD juga perlu mendapat pengawasan yang terukur dan laporan kinerja rutin.
“Jadi jangan hanya pendekatan semi ekonomi politik saja,” lanjutnya.
Acuviarta Kartabi mengakui memang ada sejumlah BUMD yang memiliki progres yang baik. Salah satunya Bank BJB. BUMD itu sebagian saham juga di publik. Kinerjanya juga diawasi sejumlah pihak.
“Ada peran OJK, BI, dan audit yang rutin. Jadi peluang BJB untuk menyimpang dari good governance kecil,” katanya menambahkan.
