JABAR EKSPRES – Selama hampir satu dekade program JKN berjalan, tuntutan dan ekspektasi masyarakat terhadap BPJS Kesehatan pun semakin meningkat. Sebagai badan layanan publik, BPJS Kesehatan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan.
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi melaksanakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama guna membahas optimalisasi dan transformasi mutu layanan Program JKN di Kota Cimahi, Senin (27/03).
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar mengapresiasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang telah berkomitmen untuk terus mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2023 dan memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada warganya di tahun ini.
Cecep mengatakan, JKN merupakan program negara sekaligus program strategis nasional yang diawasi langsung oleh presiden, serta wajib diikuti seluruh penduduk, termasuk orang asing yang menetap lebih dari enam bulan di Indonesia.
JKN adalah suatu bentuk perhatian negara untuk memberikan perlindungan dasar berupa perlindungan kesehatan kepada seluruh warga negaranya. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dari segenap pihak agar program bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi pesertanya.
”Kami juga berharap Pemerintah Kota Cimahi bisa membantu mendorong peningkatan sarana dan prasaran kesehatan di wilayahnya untuk menunjang lancarnya implementasi transformasi mutu layanan JKN,” ujar Cecep.
Cecep mengatakan, cakupan kepesertaan JKN di Kota Cimahi saat ini sudah mencapai 98,8 persen. Meski sudah mencapai status UHC, namun belum semua penduduk Kota Cimahi menjadi peserta JKN.
”Ada sekitar 6.604 jiwa yang belum menjadi peserta,” ucapnya.
Cecep menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan Cabang Cimahi telah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).
”Kujungan masyarakat dan peserta JKN ke gerai BPJS Kesehatan di MPP Kota Cimahi per hari antara 30-50 orang,” sebutnya.
Saat ini BPJS Kesehatan sendiri sudah mengembangkan pelayanan non-tatap muka melalui digitalisasi pelayanan peserta melalui berbagai kanal layanan. Misalnya, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, dan lain sebagainya.
