Sementara itu, Pejabat (PJ) Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan mengaku sangat mendukung mendukung implementasi Program JKN. Pihaknya juga berkomitmen akan mengawal terus perjalanan serta melakukan berbagai upaya agar Kota Cimahi bisa terus mempertahankan UHC.
Salah satunya dengan mengimbau seluruh sektor dan OPD yang ada untuk menguatkan sinerginya dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsinya.
”Program ini harus dikawal bersama, dilaksanakan bersama dan harus menjadi perhatian khusus,” terang Dikdik.
Baca Juga:Pasien Covid-19 Mulai Menghilang, Dinkes KBB Kurangi Kapasitas BOR di RS RujukanDiduga Lakukan Pelecehan Seksual pada Dua Anak di Bawah Umur, Oknum Perangkat Desa Diamankan
Menurutnya, apa yang masih menjadi kendala selama ini harus dicarikan solusi bersama. ”Kami juga sangat mendukung upaya transformasi mutu layanan yang menjadi fokus utama BPJS Kesehatan dan wajib dijalankan oleh seluruh fasilitas kesehatan,” ujarnya.
”Sampai bulan Maret 2023, cakupan kepesertaan JKN di Kota Cimahi telah mencapai 98 persen dari total penduduk setempat. Saya berharap ini dapat segera menjadi 100 persen,” tegas Dikdik.
Dikdik menambahkan, langkah yang diambil Pemerintah Kota Cimahi disebutnya sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN.
Dikdik juga menegaskan bahwa pihaknya siap memperkokoh langkah bersama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan JKN, agar bisa memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada setiap penduduk setempat. (*)