Dorongan Pemerintah Terkait Kendaraan Listrik Baru Sebatas Kebijakan

BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menerbitkan instruksi terkait penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah sebagai kendaraan dinas.

Perintah Jokowi tersebut itu, ditandatangani pada 13 September 2022 yang tertuang dalam Instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Dalam aturan itu, Presiden memberikan himbauwan agar pemerintah daerah menjadikan kendaraan listri sebagai sarana transportasi untuk menunjang kerja aparatur pemerintah. Baik sebagai kendaraan operasional maupun Kendaraan Perorangan.

Menanggapi masalah ini Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengemukakan, kebijakan Presiden Jokowi tersebut sangat baik dan dapat mengurangi ketergantungan pemakaian BBM.

’’Ini sangat baik, secara logika kebijakan sih bagus,” kata Trubus dalam keterangannya, kemarin (18/9).

Kendati begitu, lanjutnya, instruksi penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, harus didukung dengan ketersediaan insfrastruktur yang memadai.

Sejauh ini Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)belum tersebar secara merata. Sehingga akan menyulitkan bagi pengguna kendaraan.

Di Indonesia tergolong masih minim, hanya terdapat di kota-kota besar. Itu pun hanya ada dilingkungan tertentu saja.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, jika program transisi energi ingin digencarkan.

Jika program ini ingin lebih masih, seharusnya pemerintah sudah menyiapkan SPKLU sejak awal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *