JabarEkspres.com, BANDUNG – Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung kritisi keputusan pemerintah pada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
PMII menilai keputusan tersebut merugikan rakyat.
Ketua PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf, mengatakan bahwa penyesuaian tersebut dampaknya berpotensi mengakibatkan kenaikan harga komoditas hingga berkesinambungan pada krisis ekonomi.
“Kami melihat kondisi saat ini jika terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi yang kemudian dinilai itu langkah yang tidak tepat dan bijak,” kata Maulana saat diwawancara.
Baca Juga:Macan Tutul Menerkam Tiga Warga Sumedang, Hewan Liar Turun GunungDPR RI Komisi VII Klaim Tetap Desak Pemerintah Batalkan Harga Baru BBM
Karenanya, Maulana memaparkan bahwa PMII Kota Bandung menyatakan sikap terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
“Kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat,” paparnya.
Maulana juga menganggap kebijakan program peralihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial (bansos) Rp600 ribu sangat tidak sesuai menjadi kompensasi bagi rakyat.
“Tidak sesuai dengan langkah solusi terhadap peningkatan dan kestabilan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Maulana mengusulkan terkait meroketnya harga BBM, pemerintah diminta untuk bisa memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi masyarakat.
“Sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” ucapnya.
Maulana melanjutkan, pemerintah diminta agar bisa membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua.
Baca Juga:Link Tes Kesehatan Mental, Cek Di Sini untuk Mengetahui Seberapa Sehat MentalmuBLT BBM Telah Berjalan, September Bakal Berlipat, Begini Alasannya
“Angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat,” imbuhnya.
Maulana memaparkan, tujuannya supaya tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan serta perkebunan.
“Kemudian, kami juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM,” paparnya.
Tak sebatas itu, Maulana pun menyarankan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
“Terakhir, kami usulkan solusi naiknya BBM ini agar pemerintah mendorong percepatan transisi energi,” tuturnya.
“Dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang,” pungkas Maulana.*** (Bas)