JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pereonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkat kerjasama dari semua pihak.
Pada Kuartal I 2022 Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5.01 persen (yoy). Hal ini merupakan sinyal optimis, bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia terus membaik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat.
‘’Sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas,’’ Kata Airlangga Hartarto dengan keterangannya, Sabtu, (10/7).
Agar perekonomian tetap tumbuh, kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus didorong untuk memberikan peluang lapangan membuka pekerjaan.
Kendati begitu, upaya pemulihan ekonomi ini memiliki berbagai tantangan global atau yang disebut The Perfect Storm. Yaitu, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.
Menurut Airlangga Hartarto, berbagai lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan.
‘’Ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun,’’ ucapnya.
Dengan adanya tantangan itu, pemerintah telah memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif.
Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.
Selain itu, adanya konflik perang antara Rusia dengan Ukraina memiliki dampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi.
Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.
