Airlangga Hartarto: Pemerintah Akan Selalu Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  mengatakan, salah satu sektor yang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan perekonomian adalah sektor jasa keuangan.

Menurutnya, meski saat ini ada tantangan ancama The Perfect Strom, pemerintah akan terus memberikan dukungan agar stabilitas system keuangan tetap terjaga.

Kontribusi dari sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi tersebut, secara konkret tampak dalam capaian program restrukturisasi dan pelonggaran likuiditas.

‘’Hal ini guna membantu masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Penyaluran kredit perbankan nasional tumbuh pesat pada Mei 2022 dan tercatat mencapai 9,03% (yoy) atau 4,23% (ytd),’’ kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis, (7/7)

Pihaknya mengapresiasi kinerja pelaku industri di sektor keuangan, termasuk kinerja pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang bersinergi dengan Pemerintah.

Dengan kinerja tersebut, mampu menjaga stabilitas sektor keuangan sebagai katalis untuk menggerakkan roda perekonomian.

Capaian dan peningkatan sektor jasa keuangan tersebut tentu perlu dibarengi dengan antisipasi berbagai tantangan, salah satunya terkait rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, indeks literasi keuangan Indonesia berada di posisi 38,03 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal.

Menyikapi hal tersebut, OJK melakukan peluncuran SiMolek atau Si-MObil LitErasi Keuangan guna mendorong sinergi antara pelaku usaha jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Program inovasi tersebut bertujuan untuk memberikan literasi dan edukasi terkait sektor jasa keuangan kepada masyarakat.

‘’Meskipun dikelola oleh OJK, namun SiMolek dapat dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dalam menyampaikan edukasi ke masyarakat,’’kata dia.

Pemerintah menyambut baik edukasi masyarakat tersebut terutama untuk menyasar kalangan muda, sehingga anak-anak muda bisa menabung sejak dini dan mengenali produk jasa keuangan yang bertanggung jawab.

Selain kendala terkait literasi keuangan, sektor jasa keuangan juga menghadapi tantangan lain terkait dengan penyelesaian kasus ”high-profile” baik melalui instrumen investasi koperasi ataupun trading yang telah merugikan konsumen, mencoreng integritas sektor keuangan, serta menurunkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan