Jabarekspres.com – Saat pemerintah pusat rutin melakukan transfer ke daerah, kenyataannya belanja modal pembangunan infrastruktur masih sangat minim.
Mengenai hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengaku jengkel. Menurutnya, banyak daerah yang menyimpan APBD-nya di bank. Diketahui, posisi dana Pemda per Mei 2022 diperbankan mencapai Rp200 triliun.
Angka tersebut naik dari posisi 2021 periode sebesar Rp 172 triliun dan di 2020 Rp 165 triliun.
“Transfer kami ke daerah itu rutin lho. Memang ada beberapa persyaratan. Tetapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Ini kan menggambarkan adanya ironis. Resources ada, dananya ada, tapi tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Dalam Negeri, Jumat (17/6).
Sri Mulyani mengatakan, karena hal tersebut, pembangunan infrastruktur dasar tidak terealisasi. Salah satunya penyediaan air bersih. Padahal banyak rakyat di daerah membutuhkan infrastruktur.
Banyak wilayah di pedalaman Indonesia yang tidak memiliki sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang memadai.
“Begitu pun kemiskinan di daerah yang masih tinggi. Bapak/Ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji saja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak,” ucapnya.
Kecepatan menjalankan instrumen, lanjutnya, penting bagi daerah. Sebab hal itu dipengaruhi kecepatan dalam belanja anggarannya.
Dia menuturkan belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022. Yaitu dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun.
“Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. Sebanyak 17 persen ya, bukan 1 persen, atau 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti perlu melihat, apa yang menjadi kendala,” ujarnya.
Sri Mulyani juga menyoroti realisasi belanja sebesar Rp 223 triliun tersebut banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp 113 triliun dari Rp 223 triliun.
Sementara, belanja modal untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil. Yakni cuma Rp 12 triliun. Belanja modal ini juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp 44 triliun.
“Kalaupun Rp 223 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp 113 triliun adalah untuk bayar gaji yang sudah nggak perlu mikir lagi caranya merealisasikan,” pungkasnya. (fin)
