JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menanggapi polemik tidak dicantumkannya nama Wakil Wali Kota Bandung Erwin dalam rilis Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait capaian setengah tahun kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan.
Menurut Asep, hal yang lebih penting untuk menjadi perhatian dalam evaluasi kepemimpinan pemerintah daerah bukan sekadar persoalan penyebutan nama atau pembagian peran antarpimpinan, melainkan sejauh mana program dan kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, keberhasilan pemerintah kota semestinya diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga, mulai dari pelayanan publik hingga berbagai program pembangunan yang dijalankan.
Baca Juga:Antisipasi Kekeringan Dampak El Nino, Farhan Minta Wilayah Rawan Krisis Air di Bandung DipetakanPencurian Kabel Traffic Light Marak, Farhan: Bandung Kota Terbuka Selalu Punya Risiko Kriminalitas
“Artinya, kami fokus bagaimana peran pemerintah kota dampaknya dirasakan oleh masyarakat, itu yang harusnya menjadi poin penting,” ujar Asep.
Terkait persoalan tidak dicantumkannya nama Erwin dalam rilis capaian Pemkot Bandung tersebut, Asep mengaku tidak mengetahui secara terperinci duduk persoalan yang terjadi.
Ia pun memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai dinamika internal antara Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin.
“Saya kurang begitu paham detail apa yang terjadinya ya karena itu urusan masing-masing, saya tidak komen ya. Harapan saya insya Allah kalau dengan kedewasaan semua sih bisa memberikan yang terbaik lah buat masyarakat,” kata Asep.
Asep berharap, dinamika yang berkembang di lingkungan pimpinan Pemkot Bandung tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, kedewasaan dalam menjalankan tugas dan menjaga komunikasi antarpimpinan menjadi hal penting agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Terlebih, kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, masyarakat perlu merasakan hasil kerja pemerintah secara nyata, bukan justru terdampak oleh dinamika hubungan di internal pemerintahan. (dam)