“Waktu yang tersisa kurang dari dua tahun ini juga tidak realistis untuk memindahkan Ibukota Negara. Ingat, memindahkan Ibukota bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tapi juga memindahkan kehidupan manusia dengan segala kebutuhannya di sana. Seperti air, listrik, transportasi, lingkungan perumahan, sekolah, pasar dan sebagainya. Belum lagi kita bicara sistem pertahanan Ibukota yang tidak mungkin dibangun dalam waktu kurang dari dua tahun. Apalagi lokasi Ibukota yang baru ini lebih dekat pada hot spot regional seperti Laut Cina Selatan,” ujar Jovan, yang lulus dari Sekolah Staf dan Komando di Nanjing, Tiongkok.
“Para pakar ekonomi dan investasi berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak atau tidak? Jangan mengorbankan Pemilu sebagai hak konstitusi rakyat dengan IKN yang merupakan kehendak pemerintah,” tegas Jovan.
“Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta, tapi Demokrat tidak setuju jika dilakukan saat ini juga ketika dana yang ada harusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19. Rakyatlah pemegang kedaulatan di negeri ini. Pemerintah melayani rakyat. Bukan sebaliknya,” pungkasnya. (and)
