JAKARTA – Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak menjadi prioritas dari Pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini.
“Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret (Presiden Jokowi dalam wacara penundaan pemilu 2024),” kata Faldo Maldini saat dikonfirmasi, Jumat (4/3).
Menurutnya, isu yang berkembang di publik tersebut hanya sebatas gosip politik. Pemberitaan yang menyeret Pemerintah tidak memberikan informasi secara rinci.
“Narsumnya anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi,” ujarnya.
Sementara itu Juru bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi menepis, bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi biang kerok wacana penundaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Pemerintah dipojokkan dengan pemberitaan menyeret Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkoordinir elite politik untuk mencuatkan isu penundaan Pemilu. Bahkan, Jokowi disebut mengamini arahan tersebut.
Jodi menegaskan Luhut tidak pernah mengkoordinir elite politik untuk membicarakan penundaan Pemilu. Dia tak menampik, Luhut memang kerap kali bertemu dengan para elite politik.
“Enggak ada itu koordinasi penundaan. Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa,” tegas Jodi yang dikutip dari JawaPos.com, Rabu (2/3) lalu.
Dalam pemberitaan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku diundang untuk membicarakan usulan penundaan Pemilu 2024.
Tetapi dengan tegas, Jodi mengklaim pembicaraan Luhut dengan Zulhas hanya komunikasi biasa. “Pak Zulhas kan juga sudah bilang itu komunikasi biasa,” ungkap Jodi.
Diketahui, Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tengah ramai menjadi perbincangan publik. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda karena situasi ekonomi terdampak pandemi Covid-19. (jawapos/ran)
