SOREANG – Kebijakan perbankan dinilai tidak begitu progresif dan masih cari aman. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah.
Sehingga, dia melihat pertumbuhan ekonominya juga tidak terlalu bagus. Berbeda dengan Kementerian dan pemerintah yang royal melakukan segala upaya agar bisa lepas dari krisis ekonomi.
“Tapi kalau melihat perbankan, melihat fungsinya sebagai intermediasi, saya melihatnya biasa saja, mereka tidak progresif cenderung malah mencari aman,” kata Najib saat di konfirmasi, Senin (14/2).
“Perbankan dari aspek kehati-hatian tetap harus dijaga, tapi juga harus sedikit berani, kalau tidak keterpurukan ini akan semakin dalam dan akan lebih susah nanti kita memulihkannya,” tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya, ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional, perbankan diminta untuk menciptakan inovasi agar masyarakat khususnya UMKM bisa bankable atau layak mendapatkan pinjaman dari perbankan.
Najib juga mengaku, banyak masyarakat yang tidak layak secara perbankan. Oleh karena itu, perbankan harus punya inovasi dalam meningkatkan serapan kredit masyarakat terutama UMKM.
Najib mengatakan UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian negara, tapi sayangnya justru tidak mendapatkan bantuan saat mendapatkan kesulitan.
Di perbankan itu ada satu aturan yaitu semua kredit diberikan kepada mereka yang layak secara perbankan. Meski demikian, perbankan tidak boleh diam, artinya harus tetap memikirkan masyarakat yang tidak layak secara perbankan agar menjadi layak atau bankable.
“Agar masyarakat menjadi bankable, ya terus berikan sosialisasi, berikan akses dan kemudahan-kemudahan, masa sekelas perbankan hari ini bisa dikalahkan oleh bank emok yang begitu cepat, tidak birokratis bahkan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat,” jelas Najib.
Najib mendorong perbankan agar lebih kreatif, inovatif sehingga masyarakat UMKM mendapatkan kucuran kredit dan kembali bangkit. Selain itu, fitur bisnis yang ditawarkan oleh perbankan juga tidak boleh kalah dengan bank emok.
“Bagaimana mempermudah akses itu, dengan cara kebijakan yang tetap memperhatikan aspek keamanan dari perbankan itu sendiri, tapi lebih mempermudah. Misalnya mereka turun membentuk kelompok UMKM kemudian diberikan bantuan,” tandasnya. (yul)
