oleh

Penguatan Lembaga Pembarantas Kejahatan Siber Terkendala Payung Hukum

BANDUNG – Rencana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU RDP) saat ini masih mengalami Dealock. Sebab, ada beberapa poin yang belum disepakati di Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan  mengatakan, maraknya kejahatan siber di tanah air, mulai dari bocornya data pribadi hingga menyasar perangkat strategis pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, jadi salahsatu tanda benteng pencegahan dunia maya mudah ditembus penjahat siber.

Baca Juga:  Data Presiden Bocor, DPR Ingatkan Pemerintah Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi

Untuk itu perangkat negara yang harus diperkuat untuk melawan itu saat ini di antaranya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan payung hukum yang kuat yaitu Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional.

“BSSN perlu diperkuat untuk membangun pertahanan dan keamanan siber di Indonesia. Penguatan legislasi dan anggaran negara untuk membangun jaringan pertahanan dan keamanan siber nasional,” ujar Farhan dalam keterangan persnya, Rabu (15/9

Baca Juga:  Sah! DPR Setujui Nyoman Adhi Suryadnyana jadi Anggota BPK

Namun, upaya perlindungan  juga masih terkendala di DPR karena belum ada titik kesepakatan untuk mengesahkan RUU PDP.

“Namun dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabisakan 3 masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. Kami ajukan agar pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR RI memberikan kembali kesempatan bagi menuntaskan RUU PDP,” tambahnya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga