oleh

BOPD Dianggap Belum Bisa Menutupi Biaya Operasional SMA/SMK di Jabar

BANDUNG – Sejak diberlakukannya program bebas iuran bulanan untuk SMK/SMA di Jawa Barat, dan disalurkannya Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) ternyata masih ada SMA/SMK Negeri di Jabar mengalami kesulitan keuangan untuk Biaya Operasional Sekolah.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan meminta kepada Dinas Pendidikan Jabar untuk mengizinkan SMA/SMK Negeri melakukan pungutan kepada para siswa.

Hal ini, disampaikan FAGI ketika melakukan audensi dengan Komisi V DPRD Jabar belum lama ini.

Baca Juga:  Telan Anggaran Rp 1,3 Triliun Bendungan Cipanas Cikedung Jebol, Dewan Jabar Langsung Sidak

Iwan mengaku, banyak keluhannya dari tiap kepala sekolah yang mengaku kebingungan dalam aturan pelaksanaan post anggaran pada program Bantuan Operasi Pendidikan Daerah (BOPD).

BOPD bersumber dari APBD Provinsi. Anggaran diberikan untuk 840 SMA/SMK Negeri seluruh Jabar.

Kendati begitu, dia mengaku kebingungan dalam pelaksanaan membuat keputusan untuk melakukan pungutan di sekolah. Sebab, sering berbenturan dengan publik, dan selalu menjadi sorotan LSM, media atau juga penegak hukum atau Saber pungli.

Baca Juga:  BEM se Jabar Sampaikan Aspirasi Terhadap Kinerja Pemerintah

‘’Mereka dituduh melakukan pungutan-pungutan diluar yang sudah di berikan bantuan oleh pemprov lewat BOPD,’’kata dia.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, ada semacam ketidak sepahaman yang tercantum di BOPD.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga