JAKARATA – Untuk mengawasi jalannya pemilu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) selama ini, melibatkan partisipasi publik sebagai dalam proses pengawasan.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, dengan melibatkan banyak orang pelaksanaan pemilu akan semakin terawasi dan potensi pelanggaran akan dicegah dengan maksimal.
‘’Bawasalu tidak pernah berhenti bekerja sama dengan semua pihak, dari mulai mahasiswa, kementerian/lembaga pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, sampai tokoh agama,’’ kata Afifuddin dalam webinar bertema Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Demokrasi, Kamis (12/8).
Dia mengatakan, pada konteks pengawasan kolaborasi harus menjadi mitra partisipatif dalam tahapan Pemilu atau Pilkada.
Menurutnya, partisipasi dipahami secara sederhana sebagai orang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), lalu menggunakan hak pilih.
Tapi Bawaslu ingin partisipasi juga dimaknai mendorong kelompok masyarakat terus menyuarakan hal baik dan mencegah hal buruk.
Bawaslu membuat banyak program untuk mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Program ini terdiri dari empat klaster besar, yaitu pendidikan dan sosialisasi, menarik partisipasi, dan adanya invoasi.
‘’Nah Inovasi ini biasanya untuk mendorong orang agar tertarik berpartisipasi, serta kaderisasi atau merekrut kader relawan pengawas pemilu,’’ucapnya.
Sejak tiga tahun lalu, Bawaslu menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, kemudian pemerintah menganggap sebagai inovasi dan menjadi prioritas nasional, menarik anak-anak muda bergabung dalam kader pengawas partisipatif.
Dalam konteks pandemi, Afifuddin mengatakan, harus banyak inisiatif baru untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Sebab. Sebelumnnya partisipasi masyarakat identik dengan pertemuan warga, komunitas, atau kelompok. Tapi dalam kondisi saat ini, tidak mungkin. Sehingga harus ada penyesuaian.
Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik & PUM Kemendagri Syarmadani mengatakan, untuk menciptakan pemilu yang lebih baik memerlukan proses dan waktu.
Dalam posisi ini, pemerintah mengharapkan semua rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih ikut hadir di TPS untuk menentukan arah bangsa ke depan.
“Target kita dalam pembangunan politik antara lain angka-angka partisipasi. Tentu ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga pemerintah,” kata Syarmadani.
Dia menyebut partisipasi masyarakat dalam pemilu sudah sangat baik. Apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain.
