Dana Desa yang Bersumber dari Pemprov Jabar Belum juga Cair

BANDUNG – Hingga kini bantuan dana desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov) Jabar belum juga cair.

Padahal, pemerintah desa sangat membutuhkan dana tersebut. Telebih, sebagian dana desa sudah digunakan untuk menanggulangi Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, desa sangat membutuhkan pencairan bantuan dana tersebut secepatnya.

‘’Pemprov Jabar agar membantu desa yang kian terhimpit di tengah Pandemi,’’ucap Daddy ketika menggelar acara reses III Tahun 2021 di desa Pamijahan Kabupaten Cirebon, belum lama ini.

Menurutnya, dana tersebut pasti amat membantu jalannya pemerintahan desa. Sebab, sesuai amanat Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan AnggaranTransfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

‘’Intinya, SE tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). SE tersebut tertanggal 8 Februari 2021,’’ucap anggota dewan Jabar Daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu.

Secara mekanisme aturan, lanjutnya, desa diharuskan mengalokasikan minimal 8% dari total dana desa yang diterimanya dari pemerintah pusat untuk BLT kepada masyarakat.

Dengan demikian, sebagian dana desa sudah digunakan. Sehingga, para kepala desa meminta agar Pemprov Jabar membantu mengatasi kondisi secepatnya.

Dengan begitu kondisi keuangan desa dapat kembali on the track untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

‘’Jadi usulan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kuwu Pamijahan dan beberapa kuwu lainnya di Kabupaten Cirebon ketika saya reses,’’kata Daddy.

Para Kuwu tersebut sangat berharap agar dana tersebut segera cair karena akan sangat membantu pemerintah desa. Usulan tersebut juga diperkuat anggota DPRD Kabupaten Cirebon Eryati.

Usulan tersebut, dapat dipahami karena dengan adanya kebijakan tersebut, maka ada sebagian program yang terpaksa ditunda. Akhirnya target-target pembangunan desa yang telah direncanakan jadi mandek.

“Semoga usulan desa tersebut didengar dan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar,” pungkas Politisi Partai Gerindra itu. (red)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan