Dengan begitu kualitasnya betul-betul mencerminkan harga dan sesuai standar yang berlaku di dalam negeri. Tindakan safeguard baik untuk produk pakaian jadi impor maupun bahan baku yang diimpor.
Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka dipastikan produk UMKM garmen di dalam negeri sangat sulit bersaing dengan produk impor dengan segala insentif dan kondisi iklim bisnis yang berbeda antara di Indonesia dengan di negara asal barang impor.
Panjang kalau diceritakan perbedaan tersebut, garis besarnya saja menyangkut bunga kredit (biaya modal), insentif pajak dari pemerintah pemerintah, infrastruktur produksi dan perdagangan, upah, tarif listrik (energi), jaringan pemasaran, dan sebagainya.
Untuk meningkatkan daya saing UMKM garmen di dalam negeri, kita perlu mendorong percepatan pembangunan usaha hulu tekstil produk benang dan kain serta bahan bakunya.
Keterjangkauan harga dan daya saing produk hulu tekstil secara otomatis akan mempengaruhi harga input produk garmen (pakaian jadi).
Semakin kompetitif harga dan variatif jenisnya, maka semakin kuat daya saing usaha hulu usaha produk tekstil. Kemudian memperpendek jalur distribusi produk hulu hingga secepat mungkin sampai ke tangan pelaku usaha UMKM garmen (fashion).
Langkah tersebut dapat dimulai dengan membangun basis perdagangan online benang dan kain secara nasional, baik diselenggarakan oleh marketplace maupun diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan produsen hulu tekstil.
Transaksi langsung antara pelaku UMKM garmen dengan pengusaha produk hulu tekstil akan menekan harga lebih kompetitif sehingga pada akhirnya berpengaruh pada harga produk akhir (fashion) yang dihasilkan oleh UMKM garmen.
Pengguna produk kain dalam negeri sebagian besar adalah UMKM sehingga penting untuk memperkuat konektivitas yang efisien antara pelaku usaha yang memproduksi kain dengan pelaku UMKM fashion.
Selain itu fokus pengembangan industri dying, printing dan finishing yang cocok dengan kebutuhan UMKM garmen di dalam negeri.
Untuk memperkuat konektivitas antara pelaku usaha industry hulu dengan UMKM jelas perlu dibangun basis data UMKM yang bergerak di sektor hilir.
Dengan adanya basis data tersebut maka alur informasi, distribusi, komunikasi dan transkasi antara pelaku usaha disektor hilir dengan pelaku UMKM sektor hulu akan semakin baik dan kokoh. (red)
