JABAR EKSPRES – Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara yang tengah didorong pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, karena dinilai dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan ekonomi Kota Bandung.
Namun, di balik potensi manfaat tersebut, pengamat tata kota UPI, Yudi Asep, mengingatkan sejumlah risiko yang harus menjadi perhatian pemerintah sebelum bandara kembali beroperasi secara penuh.
Menurut Yudi, persoalan utama yang perlu dikaji adalah dampak reaktivasi terhadap tata ruang dan sistem transportasi Kota Bandung yang saat ini sudah menghadapi tekanan cukup berat.
Baca Juga:Sebulan Buron, Tersangka Tawuran Tewaskan Pelajar di Dramaga Bogor Dibekuk PolisiDiduga Serangan Jantung, Pria Tewas di Atas Rakit Saat Jala Ikan di Situ Cikaret Cibinong
Lokasi Bandara Husein yang berada di tengah kawasan perkotaan berpotensi menambah kepadatan lalu lintas di wilayah utara dan barat kota, khususnya koridor Pasteur, Pajajaran, hingga kawasan Sukajadi.
“Kalau aktivitas penerbangan kembali meningkat seperti sebelum pemindahan sebagian penerbangan ke Kertajati, maka beban kendaraan menuju bandara juga akan meningkat. Ini berpotensi memperparah kemacetan jika tidak diimbangi dengan sistem akses dan transportasi publik yang memadai,” ujar Yudi kepada Jabar Ekspres, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai usulan pembangunan akses baru dari Exit Tol Pasteur menuju kawasan PT Dirgantara Indonesia dan Bandara Husein memang dapat menjadi solusi jangka pendek. Namun, langkah tersebut harus disertai perencanaan transportasi yang terintegrasi agar tidak hanya memindahkan titik kemacetan ke lokasi lain.
Selain masalah lalu lintas, Yudi juga menyoroti aspek keselamatan dan pengembangan kota jangka panjang. Menurutnya, keberadaan bandara komersial di tengah kawasan yang semakin padat penduduk memiliki keterbatasan ruang untuk ekspansi maupun pengembangan fasilitas pendukung.
“Bandung saat ini berkembang sangat pesat. Ketika bandara berada di tengah kota, ada konsekuensi terhadap pengaturan ketinggian bangunan, pola pemanfaatan ruang, hingga aspek keselamatan penerbangan. Ini harus dihitung secara matang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di masa depan,” katanya.
Yudi menambahkan, pemerintah perlu memastikan bahwa reaktivasi Husein tidak menghambat pengembangan sistem transportasi regional yang lebih luas, termasuk optimalisasi Bandara Internasional Kertajati yang sejak awal dirancang sebagai bandara utama Jawa Barat.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki pembagian fungsi yang jelas antara Husein dan Kertajati agar keduanya tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Husein dapat difokuskan untuk penerbangan tertentu dengan kapasitas terbatas, sementara Kertajati tetap menjadi pusat penerbangan skala besar dan internasional.